INTERESTNEWS, — SALATIGA — Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., kembali menggelar agenda “Curhat Bareng Mas Wali” edisi kedua di Pendopo Pakuwon, Jumat (17/4/2026) pagi. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari pertemuan perdana yang telah dilaksanakan sebelumnya, dengan menghadirkan suasana diskusi yang lebih hangat, terbuka, dan merakyat.
Berbeda dari forum formal pada umumnya, pertemuan kali ini mengusung konsep lesehan guna menciptakan komunikasi tanpa sekat antara pimpinan dan jajaran perangkat daerah. Pendekatan tersebut diharapkan mampu mendorong dialog yang lebih cair serta mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di lapangan.
Dalam forum tersebut, sejumlah isu strategis menjadi perhatian utama, di antaranya peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan melalui rencana penambahan insentif pada tahun 2026. Kebijakan ini dipandang sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi para tenaga pendidikan dalam mencerdaskan generasi muda.
Selain itu, dibahas pula evaluasi fasilitas di SD Kumpulrejo 3 serta langkah penertiban yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terhadap praktik perdagangan anjing guna menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.
Persoalan lain yang mencuat adalah terkait aduan warga penerima Program Keluarga Harapan (PKH) yang bantuan sosialnya terhenti. Permasalahan ini terjadi akibat ketidaksinkronan data, di mana penerima terdaftar sebagai kader PKK sekaligus peserta BPJS Ketenagakerjaan, sehingga dalam sistem dianggap telah memiliki penghasilan tetap.
Menanggapi hal tersebut, Wali Kota menegaskan pentingnya penerapan asas keadilan dalam penyaluran bantuan sosial. Ia mengarahkan agar kader PKK tetap dimasukkan dalam kategori non-Penerima Upah (non-PPU), mengingat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan merupakan bentuk perlindungan sosial, bukan indikator kemampuan ekonomi.
“Jangan sampai hak warga yang masih membutuhkan justru terhapus karena kesalahan persepsi data. BPJS Ketenagakerjaan adalah perlindungan, bukan ukuran kesejahteraan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Wali Kota menginstruksikan Dinas Sosial untuk segera berkoordinasi dengan Bagian Tata Pemerintahan dalam melakukan validasi data penerima PKH. Ia juga menekankan pentingnya kerja lintas sektor melalui semangat kolaboraksi, yakni kolaborasi yang tidak berhenti pada perencanaan, tetapi dikawal hingga tuntas di lapangan.
Melalui konsistensi forum mingguan ini, Pemerintah Kota Salatiga berkomitmen untuk memangkas sekat birokrasi dan menghadirkan pelayanan publik yang lebih responsif, tepat sasaran, serta berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
(Sino)