INTERESTNEWS, — SEMARANG — Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) lintas sektoral di Gedung C (Merah Putih) Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (20/2). Pertemuan strategis ini digelar dalam rangka menyambut Kunjungan Kerja Reses Komisi V DPR RI Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026 yang berfokus pada penanganan infrastruktur jangka panjang serta kesiapan transportasi menjelang Lebaran 2026.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, S.Sos., M.Si., menegaskan bahwa Jawa Tengah menjadi perhatian utama karena kompleksitas persoalan infrastruktur, khususnya fenomena rob yang hingga kini belum sepenuhnya teratasi. Ia menyampaikan bahwa kejadian rob yang berulang setiap tahun membutuhkan penanganan komprehensif, terstruktur, dan cermat. Selain itu, Komisi V melihat potensi besar layanan kereta api di Semarang, namun sejumlah tantangan seperti penurunan tanah, banjir, serta ancaman aliran sungai terhadap jalur rel perlu segera ditangani melalui koordinasi yang terjadwal dan terpadu agar solusi tidak bersifat parsial.
Sementara itu, Menteri Perhubungan RI, Dudy Purwagandhi, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor mengingat Jawa Tengah merupakan titik sentral pergerakan nasional. Ia menyatakan bahwa provinsi ini menjadi simpul utama aktivitas pemudik, baik sebagai daerah asal, tujuan, maupun lintasan. Bersama Komisi V DPR RI dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Perhubungan berkomitmen memastikan penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2026 berjalan aman, selamat, lancar, dan terkendali bagi seluruh masyarakat.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memaparkan tantangan berupa disparitas pertumbuhan kendaraan dengan kapasitas jalan serta dinamika bencana alam di wilayahnya. Ia menjelaskan bahwa upaya konkret penanganan rob di 17 garis pantai dilakukan melalui pembangunan Giant Sea Wall sebagai prototipe di wilayah Sayung dan Demak yang ditargetkan berfungsi pada April 2027. Selain itu, pemerintah juga melakukan pembatasan pengambilan air tanah, penanaman mangrove, serta mitigasi terhadap tanggul jebol dan tanah bergerak guna menjaga stabilitas infrastruktur wilayah.
Kehadiran Wali Kota dalam rakor ini menjadi wujud komitmen daerah untuk mendukung penyelesaian persoalan infrastruktur secara kolektif. Pemerintah Kota Salatiga siap menyelaraskan kebijakan daerah dengan rencana aksi pusat dan provinsi, terutama dalam menjaga kualitas jalan serta kelancaran arus logistik dan transportasi publik. Sinergi ini diharapkan mampu memastikan pembangunan daerah tetap selaras dengan program nasional demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Salatiga dan Jawa Tengah secara umum.
Rakor ini juga melibatkan Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kepala Kantor SAR Jawa Tengah, serta pimpinan BUMN, termasuk Direktur Utama PT KAI (Persero) dan General Manager PT Angkasa Pura I untuk Bandara Ahmad Yani dan Adi Sumarmo, guna menjamin akurasi data dan kesiapan seluruh objek kunjungan kerja di lapangan.
(Benneo)