INTERESTNEWS, — SALATIGA – Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menginstruksikan seluruh Kepala Puskesmas untuk melakukan transformasi paradigma kepemimpinan. Hal ini ditekankan dalam kegiatan Pembinaan Kepala Puskesmas dan Klinik Paru Masyarakat (KPM) se-Kota Salatiga yang berlangsung di Arundaya Resto, Bumi Kayom, Kamis (7/5/2026).
Keluar dari Pola Pikir Konvensional
Dalam arahannya, dr. Robby menyoroti tantangan fiskal daerah yang cukup krusial. Saat ini, persentase belanja pegawai di Kota Salatiga mencapai 48%, sementara target nasional pada tahun 2027 dipatok maksimal pada angka 30%. Kondisi ini menuntut efisiensi dan kreativitas tanpa mengurangi kualitas program kesehatan.
> “Kita tidak boleh lagi terjebak pada pola pikir lama yang hanya fokus menghabiskan anggaran. Pemimpin instansi harus berani berpikir out of the box. Program harus tetap berjalan melalui kolaborasi dengan PKK, organisasi keagamaan, hingga sektor swasta. Jangan selalu bergantung sepenuhnya pada APBD,” tegas dr. Robby.
Keseimbangan PAD dan Fungsi Sosial
Selain efisiensi, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi layanan kesehatan juga menjadi prioritas. Namun, dr. Robby memberikan catatan keras agar aspek komersial tidak menggerus nilai kemanusiaan.
Inovasi Layanan: Puskesmas didorong menciptakan layanan baru yang memiliki nilai tambah bagi PAD.
Fungsi Sosial: Pelayanan kesehatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas utama di atas motif ekonomi.
Edukasi Humanis: Sosialisasi mengenai tarif kesehatan baru harus dilakukan secara persuasif dan hati-hati agar tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Regulasi sebagai Landasan Layanan
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kota Salatiga, dr. Prasit Alhakim, menyatakan bahwa pihaknya telah mengambil langkah strategis dengan memperkuat landasan hukum. Penyusunan Peraturan Wali Kota terkait tarif pelayanan kesehatan kini menjadi acuan utama.
“Regulasi ini menjadi dasar kami untuk menggali potensi pendapatan daerah sekaligus memberikan kepastian hukum dan standar layanan yang jelas bagi masyarakat,” jelas dr. Prasit.
Sinergi Penanganan Isu Strategis
Kegiatan ini diharapkan mampu menyamakan visi antara Pemerintah Kota, Dinas Kesehatan, dan KPM. Fokus utama ke depan tetap tertuju pada percepatan penanganan isu kesehatan nasional di tingkat lokal, terutama:
1. Pencegahan dan Penurunan Stunting.
2. Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat secara menyeluruh.
3. Optimalisasi peran KPM dalam pendampingan keluarga.
(Sino)