INTERESTNEWS. — SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat komitmennya dalam menjamin akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memastikan bahwa anak-anak dari keluarga miskin ekstrem di wilayahnya tidak akan kehilangan kesempatan untuk mengenyam pendidikan di jenjang SMA maupun SMK, baik negeri maupun swasta.
Langkah ini diambil merespons adanya ratusan calon murid baru yang sempat tidak lolos dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) program sekolah kemitraan. Sebagai solusi cepat, Pemprov Jateng melalui Dinas Pendidikan telah memproyeksikan skema bantuan pendidikan khusus yang menyasar 5.000 warga miskin ekstrem.
”Catatan kita dari miskin ekstrem yang kemarin 5.000, nanti akan kita bagi ke sana. Jadi Dinas Pendidikan sudah memproyeksikan kita akan bantu 5.000 masyarakat yang miskin ekstrem. Kita bagi kepada sekolah swasta maupun sekolah negeri,” ujar Ahmad Luthfi usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Jawa Tengah, Rabu (8/7/2026).
Luthfi menegaskan bahwa seluruh skema penyaluran bantuan telah dipetakan secara matang. Program intervensi ini bahkan sudah berjalan sejak tahun lalu untuk memastikan tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena kendala biaya.
Ahmad Luthfi: “Tak Ingin Ada Anak Miskin Ekstrem Putus Sekolah”
“Itu sudah kita bagi habis. Dan nanti tidak akan terjadi lagi di wilayah kita. Ini sudah kita lakukan sejak tahun 2025,” tambahnya.
Optimalisasi Program Sekolah Kemitraan
Sebelumnya, tercatat ada 597 calon murid baru yang belum berhasil lolos seleksi dalam SPMB program sekolah kemitraan. Pada tahun ajaran 2026 ini, program tersebut sebenarnya menyediakan total daya tampung sebanyak 5.004 kursi, namun baru terisi sekitar 73 persen atau 3.662 siswa.
Program sekolah kemitraan sendiri merupakan inovasi Pemprov Jateng untuk memperluas akses pendidikan gratis. Melalui program ini, pemerintah menggandeng sekolah swasta agar mau menampung siswa dari keluarga kurang mampu tanpa dipungut biaya. Pada tahun 2026, program ini sukses melibatkan 139 sekolah swasta, yang terdiri atas:
56 SMA Swasta
83 SMK Swasta
Kuotakan Ratusan Ribu Kursi Sekolah Gratis
Di sisi lain, Pemprov Jateng juga terus konsisten menjalankan kebijakan sekolah gratis di jalur formal negeri. Fasilitas bebas biaya ini berlaku di seluruh SMA negeri, SMK negeri, dan SLB negeri di Jawa Tengah.
Untuk tahun ajaran 2026/2027, kuota sekolah gratis di sekolah negeri ini terbilang sangat besar, yakni mencapai 231.724 siswa. Angka tersebut mampu menyerap sekitar 40,83 persen dari total keseluruhan lulusan SMP sederajat yang ada di Jawa Tengah.
Dengan mengombinasikan kebijakan sekolah gratis di sekolah negeri serta memperkuat program kemitraan dengan sekolah swasta, Pemprov Jateng optimistis target penuntasan kemiskinan ekstrem melalui jalur pendidikan dapat tercapai secara merata. (*Red)