INTERESTNEWS, — KLATEN – Anggota DPRD Kabupaten Klaten dari Fraksi PDI Perjuangan, Mulyatminah, S.A.P., menggelar kegiatan Reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) 5, Sabtu (16/5/2026). Bertempat di kediamannya di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten, kegiatan ini menjadi ajang dialog terbuka untuk menyerap langsung kebutuhan masyarakat bawah.
Acara tersebut dihadiri oleh ratusan warga, tokoh masyarakat, perangkat desa, kelompok tani, kader PKK, Karang Taruna, hingga jajaran kader PDI Perjuangan se-Dapil 5 yang antusias menyampaikan urun rembug bagi kemajuan wilayahnya.
Komitmen Konstitusional Wakil Rakyat
Dalam sambutannya, Mulyatminah menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formalitas, melainkan kewajiban moral dan konstitusional sebagai perpanjangan tangan rakyat di parlemen.
> “Saya ingin mendengar langsung aspirasi masyarakat, bukan hanya menerima laporan tertulis. Seluruh usulan dan masukan warga akan saya perjuangkan dalam rapat komisi dan pembahasan APBD Perubahan Tahun 2026,” ujar Mulyatminah.
Soroti Jalan Tani, UMKM, dan Validasi Data Kemiskinan
Dalam sesi dialog, sejumlah persoalan krusial di tingkat desa mencuat, di antaranya:
• Infrastruktur Pertanian: Warga Desa Kalikebo dan Pundungsari mengeluhkan kerusakan jalan usaha tani serta saluran irigasi akibat dampak hujan deras di awal tahun. Warga berharap perbaikan ini dapat diakomodasi melalui skema Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Tahun 2026.
• Penguatan UMKM: Pelaku usaha dan kelompok UMKM di Kecamatan Trucuk mengharapkan adanya stimulan berupa bantuan modal bergulir, pelatihan pengemasan (packaging) produk, serta fasilitasi legalitas PIRT untuk mendongkrak kelas produk makanan dan kerajinan lokal.
• Kesehatan & Sosial: Muncul usulan mengenai penambahan kader posyandu, pengadaan alat ukur stunting (antropometri) yang memadai, hingga desakan percepatan validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar program jaring pengaman sosial tepat sasaran bagi warga miskin ekstrem.
Siap Kawal Lewat Komisi IV
Menanggapi rentetan aspirasi tersebut, Mulyatminah yang duduk di Komisi IV DPRD Kabupaten Klaten menyatakan siap mengawal dan mengintervensi kebijakan bersama dinas terkait. Langkah taktis bahkan sudah mulai dijalin secara lintas sektoral.
“Saya sudah melakukan koordinasi awal dengan Dinsos P3AKB dan DKUKMP. Penanganan stunting dan penguatan UMKM menjadi prioritas Fraksi PDI Perjuangan di Kabupaten Klaten,” tegasnya.
Ia juga membuka ruang transparansi dan evaluasi yang luas bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh timnya.
“Kami berjuang untuk rakyat dan demi rakyat. Apabila pelayanan kami dirasa kurang maksimal dan kurang memuaskan, kami persilakan masyarakat untuk melapor langsung kepada Mas Bupati,” tandasnya.
Pelaksanaan reses yang dikemas secara dialogis, cair, dan terbuka ini mendapat apresiasi tinggi dari warga yang hadir. Masyarakat merasa memiliki jembatan komunikasi yang langsung dan responsif dalam menyampaikan keluh kesah demi pembangunan Kabupaten Klaten yang lebih inklusif.
(Sino)