INTERESTNEWS, — SALATIGA – Pemerintah Kota Salatiga memanfaatkan kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026–2027 untuk menyampaikan capaian, potensi, sekaligus tantangan pembangunan daerah, khususnya di bidang pendidikan dan kebudayaan.
Pertemuan yang berlangsung di Ruang Kaloka, Gedung Sekretariat Daerah Kota Salatiga, Jumat (9/10/2026), tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, S.H., dan diterima langsung Wali Kota Salatiga dr. Robby Hernawan, Sp.OG.
Kunjungan tersebut menjadi ruang strategis bagi Pemkot Salatiga untuk menyampaikan kebutuhan riil daerah sekaligus mendorong dukungan pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, dan pelestarian warisan budaya.
Dalam pertemuan yang turut dihadiri perwakilan kementerian/lembaga, perangkat daerah, instansi vertikal, pimpinan perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat itu, Robby menegaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu kekuatan utama Kota Salatiga yang perlu terus diperkuat melalui dukungan kebijakan dan anggaran yang berkelanjutan.
IPM Tertinggi di Jawa Tengah, Pendidikan Jadi Modal Utama
Robby menyampaikan, Salatiga memiliki ekosistem pendidikan yang berkembang dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga perguruan tinggi. Dukungan komunitas literasi, kepemudaan, olahraga, dan kebudayaan juga menjadi modal dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Berdasarkan data tahun 2025, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Salatiga mencapai 86,23, tertinggi di Jawa Tengah.
Selain capaian tersebut, Pemkot Salatiga menerima Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Jawa-Bali Batch II dari Kementerian Dalam Negeri pada kategori Akses Penduduk ke Layanan Pendidikan.
Capaian itu menjadi modal penting, tetapi keberlanjutan pembangunan pendidikan tetap membutuhkan dukungan nyata, terutama dalam menjaga akses layanan, meningkatkan kualitas pembelajaran, dan memperluas kesempatan masyarakat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Dalam kesempatan tersebut, dukungan akses pendidikan tinggi juga diwujudkan melalui penyerahan Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi kepada lima mahasiswa penerima dari perguruan tinggi di Salatiga.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang dipaparkan dalam pertemuan, Kota Salatiga memperoleh alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Pendidikan Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp75.267.586.000.
Alokasi tersebut menjadi salah satu komponen pendukung keberlangsungan layanan pendidikan di daerah. Pemanfaatannya perlu terus diarahkan agar mampu menjawab kebutuhan penyelenggaraan pendidikan dan memberikan manfaat bagi peserta didik maupun satuan pendidikan.
Robby berharap kunjungan Komisi X DPR RI tidak hanya menjadi forum pertukaran informasi, tetapi juga membuka ruang tindak lanjut atas berbagai kebutuhan yang disampaikan pemerintah daerah.
“Selaku Wali Kota Salatiga, saya siap berkolaborasi dan menindaklanjuti hasil pertemuan ini melalui langkah-langkah konkret yang berujung pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Robby.
Komisi X Bahas RUU Statistik dan Reformasi Regulasi Pendidikan
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, MY Esti Wijayati, menjelaskan bahwa pihaknya tengah membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Statistik serta mempersiapkan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional melalui kodifikasi regulasi yang mencakup pendidikan nasional, pendidikan tinggi, serta guru dan dosen.
Menurutnya, ketersediaan data statistik yang cepat dan berkualitas sangat penting sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Komisi X DPR RI juga mengawal pelaksanaan program wajib belajar 13 tahun yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, termasuk penguatan perlindungan terhadap guru.
Pembahasan tersebut relevan bagi pemerintah daerah karena kebijakan pendidikan nasional harus dapat diterjemahkan menjadi program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Melalui dialog bersama Pemkot Salatiga, berbagai capaian dan tantangan daerah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan di tingkat pusat, terutama yang berkaitan dengan akses pendidikan, kualitas sumber daya manusia, dan keberlanjutan pendanaan.
Pelestarian Cagar Budaya Jadi Perhatian Serius
Selain pendidikan, persoalan kebudayaan dan pelestarian cagar budaya menjadi salah satu isu penting yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Salatiga, Henni Mulyani, memaparkan rencana penyelenggaraan festival atau lomba parade alat musik drumblek secara berkala. Kegiatan tersebut diharapkan mampu mendorong kreativitas masyarakat sekaligus memperkuat identitas budaya lokal Salatiga.
Namun, pengembangan kebudayaan tidak cukup hanya melalui penyelenggaraan festival. Pemeliharaan warisan sejarah dan benda cagar budaya juga membutuhkan perhatian, terutama terkait penataan lingkungan, inventarisasi, pembiayaan perawatan, serta peningkatan pemahaman masyarakat.
Salah satu aspirasi yang disampaikan adalah dukungan untuk penataan lingkungan Prasasti Plumpungan sebagai cagar budaya nasional agar kawasan tersebut semakin layak, terawat, dan mampu mendukung pelestarian sejarah Kota Salatiga.
Pemkot Salatiga juga menyoroti persoalan inventarisasi dan pemeliharaan bangunan maupun benda cagar budaya. Kebutuhan anggaran perawatan menjadi tantangan tersendiri, di samping perlunya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi dan ketentuan yang melekat pada penetapan status cagar budaya.
Pembahasan turut menyinggung status Gedung Pakuwon yang dikaitkan dengan Perjanjian Salatiga, sebagai bagian dari kekayaan sejarah yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pelestarian warisan budaya daerah.
Aspirasi tersebut menegaskan bahwa pelestarian cagar budaya membutuhkan dukungan lintas sektor. Tanpa perencanaan pemeliharaan yang memadai, keterbatasan anggaran dan persoalan pengelolaan berpotensi menjadi kendala dalam menjaga keberadaan warisan sejarah untuk generasi mendatang.
Dorong Aspirasi Daerah Berujung pada Kebijakan Konkret
Kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI menjadi kesempatan bagi Pemkot Salatiga untuk mempertemukan capaian pembangunan dengan persoalan yang masih membutuhkan dukungan pemerintah pusat.
Di bidang pendidikan, tantangannya adalah menjaga keberlanjutan akses dan kualitas layanan. Sementara di sektor kebudayaan, kebutuhan penataan kawasan, perawatan cagar budaya, dan penguatan identitas lokal memerlukan perhatian yang konsisten.
Pemkot Salatiga berharap berbagai aspirasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan nasional, baik melalui dukungan regulasi maupun program yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Bagi Salatiga, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari capaian angka pembangunan manusia, tetapi juga dari kemampuan menjaga akses pendidikan yang berkualitas dan melestarikan warisan sejarah sebagai identitas kota.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPR RI, perguruan tinggi, dan masyarakat, upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia diharapkan berjalan beriringan dengan perlindungan kebudayaan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara berkelanjutan oleh masyarakat.
(Sino)