INTERESTNEWS, — SALATIGA – Pemerintah Kota Salatiga memberikan apresiasi kepada para pemuka agama dan penghayat kepercayaan atas kontribusi mereka dalam membantu tertib administrasi pencatatan perkawinan. Peran tersebut dinilai penting dalam memastikan setiap warga memperoleh kepastian hukum sekaligus perlindungan hak-hak sipil.
Apresiasi tersebut diwujudkan melalui penyerahan insentif sekaligus pembinaan kepada para pencatat perkawinan oleh Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., di Ruang Rupatama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Salatiga, Rabu (18/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Robby menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.
Menurutnya, perkawinan yang telah dilaksanakan sesuai agama maupun kepercayaan tetap harus dicatat secara resmi oleh negara agar tidak menimbulkan persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari.
“Perkawinan tidak cukup hanya sah secara agama atau kepercayaan, tetapi juga harus tercatat secara resmi oleh negara. Jika terabaikan, dampaknya akan menyulitkan warga di kemudian hari, mulai dari status perkawinan, dokumen kependudukan, hingga hak-hak keluarga,” tegasnya.
Robby menyampaikan apresiasi atas dedikasi para pemuka agama dan penghayat kepercayaan yang selama ini menjadi penghubung antara masyarakat dengan pemerintah dalam proses pencatatan perkawinan.
Dengan jumlah penduduk nonmuslim mencapai 40.081 jiwa dari total 200.716 penduduk berdasarkan data Semester I Tahun 2026, Pemkot Salatiga berkomitmen memastikan pelayanan administrasi kependudukan berjalan inklusif dan menjangkau seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi.
Ia juga menyebut keberhasilan mempertahankan capaian 100 persen penerbitan Akta Perkawinan Non-Muslim pada tahun ini tidak terlepas dari kontribusi para pencatat perkawinan di lapangan.
Sebagai bentuk penghargaan, Pemkot Salatiga mengalokasikan insentif sebesar Rp1.832.000 per orang. Setelah dipotong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 sebesar 2,5 persen, masing-masing penerima memperoleh Rp1.786.200.
“Memang nilainya mungkin belum sebanding dengan besarnya kontribusi Bapak dan Ibu semua, namun kami berharap ini menjadi penyemangat serta bukti perhatian pemerintah atas kerja keras di lapangan,” ujar Robby.
Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Salatiga, Muh Adrik Shudiro, mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi momentum penyerahan insentif, tetapi juga sarana memperkuat komunikasi dan kolaborasi lintas sektor.
Menurutnya, penerbitan surat keterangan terjadinya peristiwa perkawinan oleh para pemuka agama telah membantu mempercepat pelayanan administrasi kependudukan hingga tingkat masyarakat.
“Ini bukan sekadar seremoni penyerahan insentif, tetapi ajang silaturahmi untuk mempererat persaudaraan antara pimpinan daerah, tokoh agama dan kepercayaan, serta jajaran pelaksana Adminduk,” jelasnya.
Apresiasi tersebut mendapat sambutan positif dari para pemuka agama. Mewakili rekan-rekannya, Pdt. Andreas Sese Sunarko menyampaikan kebanggaannya atas pola kolaborasi yang dibangun Pemkot Salatiga dengan melibatkan tokoh agama secara langsung dalam pelayanan pencatatan perkawinan.
Ia mengungkapkan, pelibatan tersebut menjadi bentuk kepercayaan sekaligus penghargaan pemerintah terhadap peran pemuka agama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bahkan, menurutnya, model kolaborasi tersebut kerap mengundang kekaguman dari rekan-rekannya di sejumlah daerah lain di Jawa Tengah.
“Tugas ini bagi kami bukanlah sebuah beban, melainkan kehormatan besar dari Pemerintah Kota Salatiga. Banyak kabupaten dan kota lain belum mendapatkan kesempatan seperti ini. Kepercayaan ini akan terus kami junjung tinggi dan jalankan dengan hati yang terbuka serta penuh sukacita,” pungkas Andreas.
Melalui kolaborasi pemerintah dan pemuka agama tersebut, Pemkot Salatiga berharap tertib administrasi pencatatan perkawinan terus terjaga. Lebih dari itu, sinergi lintas agama dan kepercayaan diharapkan semakin memperkuat pelayanan publik yang inklusif sekaligus menjamin kesetaraan hak sipil seluruh warga Kota Salatiga.
(Sino)
