KUA-PPAS 2027 Disepakati, Robby Siapkan Tahapan Penyusunan RAPBD Salatiga

 

INTERESTNEWS, — SALATIGA – Pemerintah Kota Salatiga bersama DPRD Kota Salatiga menyepakati Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 agar program pembangunan dan kebijakan fiskal daerah berjalan sesuai prioritas.

Kesepakatan ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Salatiga di Ruang Bhinneka Tunggal Ika Gedung DPRD, Senin (16/11/2026).

Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., bersama Wakil Wali Kota Nina Agustin, menghadiri rapat paripurna yang juga membahas Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Inisiatif DPRD tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi.

Dalam tanggapannya, Robby mengapresiasi berbagai masukan, kritik, dan saran DPRD selama proses pembahasan KUA-PPAS 2027. Menurutnya, masukan legislatif menjadi bagian penting untuk menyempurnakan arah kebijakan anggaran daerah.

“Berbagai tanggapan dan saran yang telah disampaikan selama proses pembahasan, tentu menjadi masukan yang sangat penting, dan akan kami akomodir guna penyempurnaan KUA PPAS Tahun 2027,” ujarnya.

Setelah kesepakatan tersebut, Pemkot Salatiga akan melanjutkan tahapan penyusunan Rancangan APBD (RAPBD) Tahun 2027 untuk kemudian diserahkan kepada DPRD guna dibahas bersama.

Robby menegaskan, proses penyusunan RAPBD akan dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan dan batas waktu sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

Sementara itu, terkait Raperda Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, Pemkot Salatiga menyampaikan sejumlah catatan strategis sebagai bahan pembahasan lebih lanjut.

Catatan tersebut meliputi urgensi yuridis dan landasan hukum, substansi pengaturan mengenai penataan serta aspek lingkungan, hingga ketentuan perizinan, pengawasan, dan penerapan sanksi.

“Pada prinsipnya, Pemerintah Kota Salatiga menerima dan siap untuk pembahasan lebih lanjut atas Raperda Penyelenggaraan Infrastruktur Pasif Telekomunikasi ini bersama DPRD Kota Salatiga,” jelas Robby.

BACA JUGA:  Gencarkan Aksi Bersama, Salatiga Optimis Bebas TB Tahun 2030

Kesepakatan KUA-PPAS 2027 sekaligus menandai berlanjutnya proses politik anggaran antara eksekutif dan legislatif. Tahapan berikutnya menjadi penting untuk memastikan alokasi anggaran benar-benar diarahkan pada program prioritas, menjawab kebutuhan masyarakat, serta mendukung percepatan pembangunan Kota Salatiga.

Di sisi lain, pembahasan Raperda Infrastruktur Pasif Telekomunikasi diharapkan mampu menghadirkan kepastian regulasi dalam penataan infrastruktur telekomunikasi, sehingga pembangunan jaringan dapat berlangsung lebih tertib, terintegrasi, dan berkelanjutan.

(Sino)

Mari Bagikan