INTERESTNEWS, — SEMARANG – Penguatan pengawasan keuangan dan pembangunan daerah menjadi salah satu kunci mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut mengemuka dalam Pengukuhan dan Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (9/10/2026).
Wali Kota Salatiga dr. Robby Hernawan, Sp.OG., didampingi Inspektur Kota Salatiga, menghadiri kegiatan yang dipimpin langsung Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K. Acara tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, para kepala daerah, inspektur kabupaten/kota se-Jawa Tengah, serta sejumlah tamu undangan.
Pergantian kepemimpinan di lingkungan BPKP Jawa Tengah ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara lembaga pengawasan dan pemerintah daerah, khususnya dalam memastikan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan pembangunan berjalan sesuai ketentuan dan berorientasi pada hasil.
Dalam sambutannya, Gubernur Ahmad Luthfi menegaskan bahwa pengawasan tidak boleh berhenti pada kegiatan formalitas maupun evaluasi administratif. Pengawasan harus terintegrasi sejak tahap perencanaan hingga pengendalian agar pelaksanaan program pembangunan berjalan efektif dan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Ini tidak hanya forum, tetapi harus diwujudkan dalam renorlakdal (perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian) keuangan maupun pembangunan di wilayah kita,” tegasnya.
Menurut Ahmad Luthfi, pemerintahan yang baik harus mampu mengantisipasi risiko, memitigasi potensi permasalahan, serta terbuka terhadap masukan dan kritik. Dalam hal ini, BPKP memiliki peran strategis untuk memberikan pendampingan dan konsultasi kepada pemerintah daerah.
Ia pun mendorong para bupati dan wali kota memanfaatkan ruang konsultasi bersama BPKP untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan.
“Pemerintah yang baik ditandai dengan adanya prediksi dan antisipasi. Kita harus mampu memitigasi kegiatan yang kita lakukan, menerima masukan, kritik, termasuk guidance kepada pemerintah,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Oleh karena itu, para Bupati/Wali Kota, ini terbuka ruang untuk konsultasi dan konfirmasi kepada teman-teman dari BPKP untuk mendampingi kita dalam rangka good and clean government di wilayah kita.”
SPIP dan Kapabilitas APIP Jadi Tantangan
Sementara itu, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP, Dr. Setya Nugraha, S.E., M.I.B.A., mengapresiasi sejumlah capaian pembangunan Jawa Tengah, termasuk pertumbuhan ekonomi yang disebut mencapai 5,89 persen, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 74,77, serta kenaikan pengeluaran riil per kapita.
Meski demikian, ia mengingatkan bahwa capaian tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pengendalian internal dan kapasitas pengawasan di lingkungan pemerintah daerah.
Setya menyoroti Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai aspek yang masih membutuhkan perhatian serius.
“Capaian-capaian ini bukan hanya dipertahankan, tapi harus ditingkatkan. Masih banyak aspek yang perlu kita benahi, salah satunya adalah bagaimana SPIP. Jika dianalogikan dari skala satu sampai lima, baik provinsi maupun pemda belum ada yang level tiga. Ini tantangan, dan kami siap membersamai,” jelasnya.
Ia juga menekankan perlunya peningkatan kapabilitas APIP yang, menurutnya, masih berada pada level dua.
Penguatan SPIP dan APIP dinilai penting untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi risiko, mencegah penyimpangan, serta memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan pembangunan.
BPKP, lanjut Setya, berkomitmen melanjutkan pendampingan kepada pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas belanja, kualitas transfer keuangan daerah, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), serta pengawasan pengadaan barang dan jasa (PBJ).
“Kami menghaturkan terima kasih atas kolaborasi. Kami akan terus membersamai dan membantu terkait kualitas belanja, kualitas transfer kas daerah, optimalisasi PAD, dan pengawasan pengeluaran melalui PBJ,” tambahnya.
Perkuat Pengawasan untuk Pembangunan yang Akuntabel
Rangkaian kegiatan tersebut sekaligus menandai serah terima jabatan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah dari Buyung Wiromo Samudro, S.E., Ak., M.B.A., kepada Dr. Ayi Riyanto, Ak., M.Si.
Pergantian kepemimpinan ini diharapkan memperkuat kesinambungan pengawasan serta memperluas kolaborasi antara BPKP dan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan dan pembangunan.
Bagi Pemerintah Kota Salatiga, penguatan sinergi dengan BPKP menjadi bagian penting dalam mendorong pengelolaan anggaran yang efektif, pengawasan yang optimal, serta pelaksanaan program pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan yang kuat tidak hanya berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendeteksi risiko sejak dini, memperbaiki kualitas belanja, dan memastikan anggaran daerah memberikan manfaat bagi masyarakat.
Melalui koordinasi dan pendampingan yang berkelanjutan, pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan transparansi, memperkuat akuntabilitas, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada hasil pembangunan.
(Sino)