INTERESTNEWS, — KLATEN — Ketua DPD Pasbata Jawa Tengah, Danang HS, menilai narasi yang berkembang di publik terkait penggunaan sepeda oleh Gubernur Jawa Tengah cenderung dipelintir dan diarahkan untuk membentuk sentimen negatif.
Menurutnya, penggunaan sepeda oleh Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, sejatinya merupakan bagian dari kampanye gaya hidup sehat dan hemat energi. Namun, narasi tersebut justru digeser ke ranah politik, bahkan dikaitkan dengan pelaporan dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
“Aneh, sepeda untuk kampanye hemat energi malah digeser ke ranah politik. Padahal itu pesan hidup sehat, bukan bahan konflik. Setiap ada celah sekecil apa pun, langsung dipelintir dan digoreng di media sosial hingga jauh dari konteks aslinya,” ujar Danang, Selasa (14/04/2026).
Ia mengimbau masyarakat agar tidak terburu-buru menyimpulkan secara negatif terkait penggunaan sepeda tersebut. Menurutnya, hal itu bisa saja merupakan bagian dari kampanye gaya hidup sehat, bentuk dukungan pihak tertentu, atau kerja sama promosi.
“Ini bukan lagi soal sepeda, tapi bagaimana narasi dibentuk. Dari kegiatan sederhana bisa menjadi isu besar yang dipaksakan. Kadang yang viral bukan peristiwanya, tetapi cara sebagian pihak membingkainya agar terlihat kontroversial,” tegasnya.
Terkait isu LHKPN, Danang menegaskan bahwa pelaporan aset pejabat negara memiliki mekanisme dan periode pelaporan tersendiri, sehingga tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai pelanggaran. Ia juga menyebut kemungkinan sepeda tersebut baru diperoleh atau merupakan bagian dari kerja sama, termasuk kemungkinan sebagai barang pinjaman.
“Bisa jadi baru dibeli atau bagian dari kerja sama, sehingga wajar jika belum tercantum dalam laporan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Danang menyampaikan bahwa selama kepemimpinan Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mencatat berbagai capaian di sejumlah sektor. Di antaranya penanganan bencana secara komprehensif, penguatan infrastruktur, peningkatan investasi, serta kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Sejumlah program pro-rakyat juga terus digulirkan, seperti layanan pemeriksaan kesehatan gratis melalui program Dokter Spesialis Keliling (Speling), pendidikan gratis melalui sekolah kemitraan, beasiswa santri, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan pembangunan Rumah Rakyat.
Selain itu, pemerintah provinsi juga memperkuat kolaborasi lintas sektor melalui konsep collaborative government dengan melibatkan pemerintah kabupaten/kota, perguruan tinggi, dunia usaha, investor, hingga mitra internasional sebagai upaya mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan di Jawa Tengah.
“Di tengah dinamika yang ada, program prioritas tetap berjalan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di berbagai sektor,” pungkasnya.
(Sino)