INTERESTNEWS, — SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, terus mengupayakan langkah konkret untuk merelokasi warga terdampak bencana tanah bergerak di Kampung Sekip, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Semarang.
Upaya tersebut masih dalam tahap koordinasi lintas pihak, termasuk dengan Pemerintah Kota Semarang dan Kodam IV/Diponegoro, khususnya terkait kejelasan status lahan, penentuan lokasi relokasi, serta skema pembiayaan.
Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menindaklanjuti pembahasan teknis dengan dinas terkait guna memastikan solusi terbaik bagi masyarakat terdampak, ujar Luthfi di Semarang. Jumat (10/04/2026)
Koordinasi dengan Kodam IV/Diponegoro juga difokuskan pada pencarian lahan yang layak dan aman untuk dijadikan permukiman baru. Sementara itu, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah akan melakukan kajian guna memastikan lokasi relokasi terbebas dari potensi bencana serupa dan tetap berada dalam jangkauan warga.
Dalam penanganan bencana, pemerintah mengacu pada prosedur standar yang menempatkan keselamatan warga sebagai prioritas utama. Tahapan penanganan dimulai dari evakuasi, penyediaan hunian sementara (huntara), hingga pembangunan hunian tetap (huntap).
“Huntap nantinya bersertifikat dan memiliki kepastian hukum kepemilikan. Sedangkan huntara bersifat sementara sambil menunggu proses pembangunan huntap,” jelasnya.
Terkait pembangunan hunian tetap, hingga saat ini belum diputuskan pihak yang akan bertanggung jawab. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan turut memberikan dukungan.
Di sisi lain, Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng Pramestuti, mengungkapkan bahwa keterbatasan penanganan oleh pemerintah kota disebabkan status lahan yang merupakan milik Kodam IV/Diponegoro. Kondisi tersebut juga menghambat penyaluran bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).
Sebagai informasi, bencana tanah bergerak yang terjadi pada 4 Februari 2026 tersebut mengakibatkan 15 rumah terdampak, dengan empat unit di antaranya mengalami kerusakan parah hingga roboh.
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama Gubernur Ahmad Luthfi sebelumnya juga telah meninjau langsung lokasi terdampak pada 14 Februari 2026.
Pemerintah berharap, melalui koordinasi intensif antarinstansi, solusi relokasi yang aman, layak, dan berkelanjutan dapat segera direalisasikan bagi warga terdampak.
(Sino)