INTERESTNEWS, — SALATIGA — Robby Hernawan menegaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Hal tersebut disampaikannya saat membuka Workshop SPIP bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2026 yang digelar di Hotel Wahid Prime, Rabu (8/4/2026).
Dalam arahannya, Wali Kota menekankan bahwa implementasi SPIP tidak boleh hanya dipandang sebagai kewajiban administratif semata. Ia menyebutkan bahwa Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 49 Tahun 2024 tentang Manajemen Risiko menjadi landasan utama bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mengelola risiko secara sistematis dan terukur, sekaligus mendorong terbentuknya budaya sadar risiko dalam setiap proses kerja pemerintahan.
Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas Tahun 2025, Kota Salatiga mencatat indeks 77,95 yang menempatkannya pada zona hijau serta masuk sepuluh besar di Provinsi Jawa Tengah. Meski demikian, sejumlah aspek masih menjadi perhatian, di antaranya pengelolaan pengadaan barang dan jasa dengan skor 86,76 serta pengelolaan sumber daya manusia (SDM) dengan skor 74,97.
Wali Kota juga menyoroti adanya indikasi praktik pengkondisian dalam proses pengadaan, potensi konflik kepentingan berbasis hubungan kekerabatan, hingga hasil pekerjaan yang tidak sesuai perencanaan. Selain itu, praktik nepotisme dalam rekrutmen dan promosi SDM, serta temuan gratifikasi dan pungutan liar dalam layanan publik turut menjadi catatan penting yang perlu segera ditindaklanjuti.
“SPIP harus menjadi budaya kerja, bukan sekadar dokumen administrasi. Dengan pengendalian internal yang kuat, kita dapat menutup celah penyimpangan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat,” tegasnya.
Menutup sambutannya, Wali Kota berharap seluruh peserta workshop mampu mengimplementasikan hasil kegiatan secara konkret sehingga setiap kebijakan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat serta berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam workshop tersebut, Mulyati Zamzami hadir sebagai narasumber dan memaparkan strategi pengendalian risiko kecurangan. Ia mengingatkan bahwa praktik kecurangan kerap tersembunyi di balik administrasi formal, serta terjadi bukan karena ketiadaan sistem, melainkan akibat lemahnya implementasi dan pengawasan.
Sementara itu, M. Muklis Isnaini memberikan panduan praktis terkait mitigasi risiko di sektor pengadaan barang dan jasa. Ia menekankan pentingnya perencanaan matang melalui penyusunan spesifikasi teknis dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang berbasis data pasar akurat. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi, penguatan pengawasan internal, serta tertib administrasi dan dokumentasi menjadi langkah penting dalam mencegah potensi pelanggaran hukum.
Pemerintah Kota Salatiga berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih melalui penerapan sistem yang transparan, berbasis digital, dan akuntabel guna meminimalisir potensi penyimpangan. Wali Kota juga menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk segera melakukan identifikasi risiko serta langkah mitigasi di masing-masing unit kerja.
(Sino)