INTERESTNEWS, — KLATEN – Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Klaten menggelar kegiatan Inventarisasi dan Optimalisasi Aset Tahun 2026 di Hotel Grand Tjokro Klaten, Selasa (23/6/2026). Kegiatan yang diikuti 26 Koordinator Penyuluh Pertanian se-Kabupaten Klaten tersebut menjadi bagian dari upaya peningkatan pelayanan kepada petani melalui penataan aset dan penguatan program pertanian.
Kepala DKPP Kabupaten Klaten, Iwan Kurniawan, menjelaskan inventarisasi dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendata seluruh aset milik Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten yang digunakan penyuluh pertanian dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, seluruh aset perlu tercatat dengan baik agar kondisi dan pemanfaatannya dapat diketahui secara akurat, mulai dari aset yang masih layak digunakan hingga yang memerlukan perbaikan atau penggantian.
“Aset harus terdata dengan baik. Kita cek apakah masih layak, rusak, atau perlu dikelola ulang. Kalau data akurat, pelayanan ke petani jadi lebih lancar dan kekayaan daerah juga terpantau,” ujar Iwan.
Ia mengatakan, hasil inventarisasi akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan aset pada tahun berikutnya. Apabila ditemukan kendaraan operasional maupun peralatan kerja yang sudah tidak layak digunakan, DKPP akan mengusulkan penggantian guna mendukung pelaksanaan program pertanian, khususnya program prioritas pemerintah pusat.
Selain membahas inventarisasi aset, forum tersebut juga menyoroti penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Klaten. DKPP mencatat penyerapan pupuk subsidi hingga saat ini baru mencapai sekitar 40 persen dari target yang tersedia.
Karena itu, petani diimbau untuk segera bergabung dalam kelompok tani dan mengajukan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) agar memperoleh kepastian kuota pupuk subsidi.
“Kalau lewat kelompok, kuota terjamin. Kalau jalur umum, harga tidak bisa dikendalikan,” jelasnya.
DKPP juga menjelaskan bahwa meskipun kondisi geopolitik global memengaruhi harga bahan baku seperti minyak dan plastik yang berdampak pada industri pupuk, pemerintah tetap memberikan subsidi untuk pupuk Urea, NPK, dan pupuk organik guna menjaga produktivitas pertanian.
Dalam kesempatan tersebut, DKPP turut menyampaikan perkembangan distribusi bantuan pangan yang saat ini disalurkan untuk dua bulan sekaligus. Beberapa kecamatan telah menyelesaikan penyaluran, sementara sebagian lainnya masih dalam proses distribusi.
Terkait keluhan masyarakat mengenai minyak goreng berbau yang sempat muncul, DKPP bersama Bulog dan pihak produsen telah melakukan pengecekan lapangan. Hasilnya, ditemukan satu produsen bermasalah yang distribusinya mencakup wilayah Wedi dan Joogonalan. Saat ini proses penggantian produk sedang berlangsung.
Melalui kegiatan inventarisasi dan optimalisasi aset ini, DKPP berharap administrasi aset dapat semakin tertib sehingga pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya petani, dapat berjalan lebih optimal.
“Asetku terdata, pelayananku lancar, petani sejahtera,” pungkas Iwan.
(Sino)