INTERESTNEWS, — SEMARANG – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Tengah bertransformasi menjadi strategi ganda: meningkatkan gizi generasi muda sekaligus menggerakkan roda ekonomi perdesaan. Melalui kolaborasi masif, ratusan BUMDes dan Koperasi Desa kini resmi menjadi tulang punggung rantai pasok pangan lokal.
Integrasi SPPG dan Lembaga Ekonomi Desa
Dalam Rapat Koordinasi MBG di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (3/3/2026), Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, memaparkan bahwa hingga saat ini telah terbentuk 119 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjalin kemitraan strategis.
* 53 SPPG bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
* 64 SPPG bermitra dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Luthfi menegaskan bahwa program ini bukan sekadar urusan konsumsi, melainkan investasi sumber daya manusia dan penguatan wirausaha di 35 kabupaten/kota. Komoditas seperti telur, ayam, sayuran, hingga bumbu dapur dipasok langsung dari petani dan peternak setempat.
Capaian Koperasi Merah Putih
Data menunjukkan progres yang signifikan dalam pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di Jawa Tengah:
* Cakupan: 6.217 unit KDKMP (73% dari total desa/kelurahan) telah operasional.
* Permodalan: Total modal mencapai Rp 34,6 miliar.
* Partisipasi: Melibatkan 200.007 anggota masyarakat.
* Infrastruktur: Jateng menyumbang 598 gedung KDKMP atau sekitar 35% dari total nasional.
Target Produksi Pangan 2026
Sebagai lumbung pangan nasional, Jawa Tengah memasang target ambisius untuk mendukung keberlanjutan program ini. Produksi padi tahun 2026 ditargetkan mencapai 10,55 juta ton Gabah Kering Giling (GKG), atau naik 12,22% dibandingkan realisasi tahun 2025.
Instruksi Pusat: Prioritaskan Produk Lokal
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, yang turut hadir memberikan instruksi tegas agar SPPG tidak mengambil bahan baku dari distributor besar di luar daerah.
> “Jalannya ekonomi UMKM di desa itu lewat SPPG. Jangan lagi cari grosir jauh-jauh. Libatkan koperasi desa, BUMDes, petani, peternak, dan nelayan sebagai produsen pangan lokal,” tegas Zulkifli.
Koperasi desa diposisikan sebagai agregator dan penyangga harga. Saat harga komoditas jatuh di pasar, koperasi akan menyerap hasil produksi petani untuk disalurkan ke program MBG, sehingga tercipta ekosistem pangan yang berkelanjutan dari tingkat bawah.
(Sino)