INTERESTNEWS, – JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto memberikan arahan kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri, Jumat, (7/11/25) di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.
Mengawali arahannya, Presiden
dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Mahabesar Allah SWT, yang memberikan kesehatan dan kesempatan dapat hadir di Istana Merdeka.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih bahwa Saudara-saudara berkenan menerima tugas kenegaraan sebagai anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri.” Ujarnya.
Presiden menjelaskan bahwa Polri sebagai salah satu institusi negara adalah institusi yang sangat vital dan krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang mungkin sebagai manusia pasti terlibat dalam pertikaian, dalam konflik harta, konflik ekonomi, konflik warga, konflik agama, konflik politik, konflik ideologi.
“Jadi, adanya suatu bangsa dan negara adalah untuk menjamin bahwa warga dan negara dari bangsa itu terlindungi. Karena itu, sebuah negara membutuhkan struktur kepastian hukum. Bagian terpenting daripada the rule of law adalah penegakan hukum.” Katanya lagi.
Dikatakannya, hukum boleh dibuat yang selengkap mungkin, tapi kalau penegakannya tidak baik, itu tidak mungkin ada kepastian hukum, the rule of law, itu bisa berjaya, bisa sukses.
“Perlu kita juga pahami bersama bahwa keberhasilan sebuah negara adalah apabila ada the rule of law, kepastian hukum. Ini kunci daripada keberhasilan hukum negara. Kita bisa membangun fisik, ekonomi, tapi manakala hukum tidak dapat ditegakkan dengan baik dan seadil-adilnya, sulit untuk suatu negara mencapai yang tertinggi. Ini pelajaran daripada sejarah.” Tandasnya lagi.
Reformasi Polri, lanjutnya, adalah bagian yang krusial penting dari pembangunan bangsa. Kita harus terbuka untuk mengkaji institusi-institusi lain dan kita harus berani.” Katanya denngan nada tegas.
“Saya selalu mengatakan di mana-mana, kita sebagai warga negara dan apalagi Saudara-saudara yang ada di meja ini, Saudara-saudara adalah, ini enggak ada perempuannya ya, bisa enggak kita tambahkan komisi ada keterwakilan gender, ahli-ahli perempuan ini mungkin ditambah. Maksud saya, ini adalah Saudara-saudara adalah putra-putra terbaik bangsa, Saudara-saudara berasal dari agama berbeda, suku berbeda, latar belakang kompas politik yang berbeda-beda. Tapi, Saudara sudah oleh kurun waktu dan oleh pengabdian Saudara, Saudara sudah sampai di titik yang tertinggi dalam suatu masyarakat. Bekas ketua Mahkamah Konstitusi, saya punya dua. Sudah berapa menko-menko ditambah tokoh-tokoh hukum. Artinya, rakyat sekarang berharap dari kita, berharap dari kita untuk memberi yang terbaik.” Imbuhnya.
Presiden menyampaikan rasa bangga atas kesediaan untuk mengabdi dan melaksanakan tugas negara sekali lagi dengan beban yang tidak ringan. Seluruh bangsa dan negara akan melihat setiap pengabdian yang ada. Apalagi, sebagian yang dilantik berhak untuk istirahat tinggal di rumah, momong cucu, pelihara ikan, dan sebagainya. Tapi, oleh karena ada tugas untuk kembali bekerja demi negara dan bangsa dan rakyat Indonesia.
” Saya berharap Komisi ini akan mengkaji institusi Polri, mengkaji institusi Polri dengan segala kebaikan dan kekurangan. Marilah kita memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Kita jangan takut untuk melihat kekurangan. Karena itu, saya minta Kepala Kepolisian RI yang masih aktif hadir di komisi ini.” Ujarnya.
Presiden Prabowo menyampaikan dapat masuk diskusi dan minta pandangan-pandangan yang masih aktif dan ada beberapa tokoh yang mantan Kepala Kepolisian tapi sudah di luar, mereka pun bisa memberi masukan, pandangan-pandangan. Dengan ada Kapolri yang aktif, sehingga memiliki akses untuk diskusi, untuk meninjau, untuk melihat bagian mana dari Kepolisian.
“aya tidak batasi masa kerja komisi ini, tapi saya minta mungkin setiap tiga bulan dalam laporan kita ketemu dengan dapat memaparkan apa yang sudah dikumpulkan.” Jelasnya.
Komisi ini, lanjutnya, tugas utama adalah mempelajari dan nanti memberi rekomendasi kepada saya sebagai kepala negara dan kepala pemerintah untuk mengambil tindakan – tindakan reformasi yang diperlukan, bila ada diperlukan.
“Dan, ini juga mungkin untuk kita kaji, institusi-institusi lain yang mungkin memerlukan suatu perbaikan. Kita punya banyak lembaga, ada Ombudsman, sekarang kita banyak lembaga-lembaga pengawasan. Tapi tetap, saya kira masyarakat kita sangat memerlukan suatu kajian yang objektif dan tajam.” Lanjutnya.
Menutup arahannya, presiden menekankan dari yang selama ini dipelajarinya adalah bahwa keberhasilan dari sebuah pembangunan bangsa terletak daripada apakah bangsa itu mampu menyelenggarakan berkuasanya hukum, the rule of law, dan there must be kepastian hukum, kepastian hukum yang melahirkan keadilan. Saya kira itu inti yang ingin saya sampaikan!.” Ujarnya tuntas. (*)