interestnews.or.id,- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima sejumlah delegasi MIKTA Speakers’ Consultation ke-9 di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/11/2023).
Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Pahala Mansury, menuturkan dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai upaya MIKTA menjadi sebuah jembatan untuk bisa menghentikan kekerasan yang terjadi di Gaza, Palestina.
“Sebagai pengingat bahwa salah satu agenda utama kita adalah bagaimana kita bisa melakukan reform dari berbagai organisasi multilateral . Agar efektivitas dari organisasi-organisasi multilateral dalam hal menjaga perdamaian dunia, dapat meningkat.” jelas Pahala.
Pahala menegaskan bahwa Presiden Jokowi menekankan mengenai tindakan kemanusiaan setiap pihak, untuk dapat memastikan masyarakat di Gaza dapat menerima bantuan yang sangat membutuhkan.
“Kemudian yang kedua adalah memastikan adanya bantuan yang cukup, agar dapat masuk ke dalam area atau wilayah di Gaza, sehingga betul-betul masyarakat yang ada di sana bisa mendapatkan bantuan yang sesuai.” tuturnya.
“Kemudian yang ketiga menghentikan adanya peperangan yang ada di sana atau yang dikenal dengan ceasefire,” sambungnya.
Pembahasan lebih lanjut dalam pertemuan adalah bagaimana MIKTA dapat memulai sebuah proses politik. Agar dapat menghasilkan solusi jangka panjang, agar Palestina dapat memperoleh haknya sebagai sebuah negara merdeka.
“Kemudian yang keempat adalah bagaimana tentunya kita bisa memulai satu proses politik untuk dapat mencapai adanya solusi di Gaza dan juga di wilayah lain di Palestina. Sebagai kepastian bahwa didapatkan solusi jangka panjang terkait dengan bagaimana negara Palestina bisa betul-betul mendapatkan haknya sebagai sebuah negara merdeka,” pungkasnya.
Kerjasama di bidang ekonomi
Pahala mengungkapkan bahwa pembahasan kondisi yang terjadi di Palestina, juga membicarakan mengenai kerja sama ekonomi. Seperti yang telah disampaikan olehnya bahwa sebagai organisasi yang terdiri dari berbagai negara kekuatan menengah, MIKTA dinilai telah memiliki kekuatan ekonomi yang cukup besar.
“Tentunya bagaimana kita bisa membangun adanya kerja sama yang lebih baik lagi. Khususnya, lebih inklusif. Sambil kita melihat bagaimana keberpihakan kepada negara-negara global south. Untuk bisa membangun industri dalam hal membangun hilirisasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi yang ada,” ungkapnya.
Mengenai perubahan iklim, Kepala Negara juga membahas terkait upaya konkret MIKTA untuk mendorong adanya transisi energi yang lebih adil dan dapat membantu negara-negara selatan global untuk dapat mengembangkan energi baru terbarukan.
“Bagaimana MIKTA bisa mendorong adanya climate action yang konkret untuk bisa mendorong adanya transisi energi yang lebih adil, imbuhnya.
Ia mengatakan, sehingga betul-betul akan membantu negara-negara global south untuk bisa mengembangkan energi yang baru dan juga terbarukan sebagai salah satu jawaban terhadap tantangan perubahan iklim yang ada.
MIKTA sebagai jembatan berpolitik yang membangun
Sementara itu dalam keterangan terpisah, Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bahwa pertemuan MIKTA Speakers’ Consultation ke-9 akan dibuka pada hari ini (20/11/2023).
Puan menuturkan bahwa pertemuan tersebut akan membahas mengenai kebijakan parlemen sesuai dukungan pemerintah masing-masing negara MIKTA.
“Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, akan kita laksanakan juga melalui parlemen yang ada di MIKTA,” tuturnya.
Puan juga menyampaikan bahwa saat melaksanakan pertemuan dengan Presiden Jokowi, Presiden menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap perdamaian di Palestina.
“Kita bersepakat bahwa dengan adanya MIKTA ,dapat menjadikan akses bersuara di dunia internasional,” tandasnya.
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan yakni Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dan Wamenlu Pahala Mansury.