INTERESTNES, — SALATIGA – Kota Salatiga menghadapi pekerjaan besar dalam mengejar ketertinggalan pendataan perlindungan sosial. Wakil Wali Kota Salatiga, Nina Agustin, mengakui capaian pendataan di wilayahnya masih menjadi yang terendah di Jawa Tengah. Percepatan pun menjadi instruksi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah agar target pendataan dapat segera terpenuhi.
Penegasan tersebut disampaikan Nina saat mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Perlindungan Sosial yang dipimpin Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maemoen, di Ruang Kalitaman, Gedung Setda Kota Salatiga, Senin (9/11/2026). Rakor diikuti jajaran kepala daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Dalam rakor tersebut terungkap, pekerjaan pendataan masih cukup besar. Dengan sisa waktu 52 hari, terdapat sekitar 6,7 juta data yang harus diselesaikan. Untuk mengejar target tersebut, dibutuhkan rata-rata penyelesaian sekitar 75.000 data setiap hari.
Taj Yasin menekankan bahwa percepatan tidak mungkin hanya mengandalkan perangkat pemerintah daerah. Kolaborasi lintas sektor melalui pembentukan satuan tugas (Satgas) di setiap daerah harus diperkuat, mulai dari kecamatan, desa/kelurahan, TNI-Polri, PKK hingga tokoh agama.
Ia juga meminta pendataan masyarakat pada kelompok desil 1 hingga 3 dikawal secara serius agar data yang dihimpun benar-benar akurat dan bantuan perlindungan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang berhak.
Kabupaten Batang menjadi salah satu daerah percontohan dalam pelaksanaan pendataan dengan capaian 52,1 persen, melampaui target 50 persen. Wakil Bupati Batang, Suyono, memaparkan bahwa capaian tersebut didukung sinergi lintas sektor hingga tingkat desa dan kecamatan, termasuk keterlibatan personel TNI-Polri dalam pendampingan pendataan.
Belajar dari praktik tersebut, Nina meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Salatiga segera bergerak lebih intensif. Ia menginstruksikan optimalisasi peran kecamatan dan kelurahan sekaligus membangun pemahaman RT/RW agar bersedia terlibat aktif sebagai agen perlindungan sosial di lingkungan masing-masing.
Selain itu, Nina mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat, dukungan Polres Salatiga dan Kodim, serta pembentukan grup WhatsApp sebagai sarana mempercepat komunikasi dan pelaporan perkembangan pendataan.
Evaluasi progres juga diminta dilakukan setiap pekan agar hambatan di lapangan dapat segera diketahui dan ditangani. Strategi yang diterapkan Kabupaten Batang diharapkan menjadi referensi bagi Salatiga dalam mempercepat pencapaian target.
Percepatan pendataan ini menjadi penting karena kualitas data merupakan fondasi penyaluran program perlindungan sosial. Bukan sekadar mengejar angka penyelesaian, pemerintah daerah dituntut memastikan setiap warga yang masuk kelompok sasaran terdata secara akurat sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penetapan penerima manfaat.
Dengan waktu yang semakin terbatas, Pemkot Salatiga dituntut memperkuat kerja lapangan, menggerakkan seluruh unsur hingga tingkat RT/RW, serta memastikan perkembangan pendataan terpantau secara berkala.
(Sino)