INTERESTNEWS — KABUPATEN — SEMARANG, — Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah bersama Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah resmi meluncurkan layanan “Sahabat Hukum Keluarga”. Inisiatif ini dihadirkan sebagai langkah konkrit untuk memperkuat perlindungan hukum serta pendampingan bagi kelompok rentan di wilayah Jawa Tengah.
Layanan ini dirancang khusus sebagai wadah konsultasi, edukasi, advokasi, hingga bantuan hukum menyeluruh bagi masyarakat khususnya perempuan, anak, lanjut usia (lansia), dan penyandang disabilitas yang menghadapi permasalahan hukum maupun menjadi korban kekerasan.
Ketua TP PKK Jawa Tengah, Nawal Arafah Yasin, menegaskan bahwa kehadiran Sahabat Hukum Keluarga bertujuan memperluas dan mempermudah akses keadilan (access to justice) hingga tingkat akar rumput.
”Layanan ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam memperoleh akses bantuan dan pendampingan hukum. Melalui Sahabat Hukum Keluarga, masyarakat dapat berkonsultasi serta mendapatkan pendampingan, dengan dukungan advokat dan organisasi bantuan hukum yang telah menjalin kerja sama dengan Pemprov Jateng,” ujar Nawal seusai membuka Pelatihan Paralegal Angkatan VIII di Aula Monumen PKK Jawa Tengah, Ungaran, Kabupaten Semarang, Selasa (10/11/2026).
Nawal menjelaskan, operasional Sahabat Hukum Keluarga akan diintegrasikan dengan jaringan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh desa dan kelurahan, serta Organisasi Bantuan Hukum (OBH) mitra pemerintah daerah. Langkah ini sekaligus memperkuat keberadaan Rumah Perlindungan Perempuan dan Anak (RPPA) dalam program Kecamatan Berdaya.
Selain itu, keberadaan wadah ini juga menjadi sarana aktualisasi bagi 400 kader PKK di Jawa Tengah yang telah mengantongi sertifikasi pelatihan paralegal dalam delapan angkatan.
”Sahabat Hukum Keluarga ini nantinya kita akan hubungkan dengan Posbankum yang ada di setiap desa, dan juga OBH mitra Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah. Kita akan membuka di setiap kantor PKK ini untuk nantinya bisa melayani. Ada konsultasi hukum, bantuan pendampingan, advokasi, yang nantinya akan dibantu oleh advokat-advokat,” tutur istri Wakil Gubernur Jateng tersebut.
Ia pun mengimbau warga agar tidak ragu memanfaatkan fasilitas tersebut apabila memerlukan bantuan hukum maupun perlindungan dari tindak kekerasan.
”Ini merupakan salah satu hasil dari pelatihan paralegal, mereka diberikan wadah dan tentunya Sahabat Hukum Keluarga ini, juga bisa melayani seperti klinik hukum yang ada di PKK,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah, Haerudin, menyampaikan bahwa kolaborasi ini sejalan dengan komitmen Pemprov Jateng dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya perlindungan bagi masyarakat kurang mampu dan kelompok rawan kekerasan.
Guna mendukung efektivitas program, Pemprov Jateng saat ini telah menggandeng 24 OBH terakreditasi untuk menangani perkara baik melalui jalur litigasi (pengadilan) maupun nonlitigasi.
”Sebagaimana penekanan dari Ibu Ketua PKK terkait dengan masyarakat miskin dan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak. Ini yang nanti akan menjadi konsen kami,” tegas Haerudin.
Dengan sinergi antara kader paralegal PKK di tingkat desa, advokat profesional, dan jaringan Posbankum, pemenuhan hak perlindungan hukum bagi kelompok rentan di Jawa Tengah diharapkan dapat berjalan lebih cepat, responsif, dan merata. (*Red)