INTERESTNEWS, — SEMARANG – Proses perizinan kawasan industri di Jawa Tengah yang selama ini bisa memakan waktu bertahun-tahun kini mendapat tenggat baru. Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM, Todotua Pasaribu, menjanjikan penyelesaian perizinan 12 kawasan industri baru di Jawa Tengah paling lambat dalam 30 hari.
Janji tersebut disampaikan setelah Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, mengeluhkan lambannya proses perizinan yang dinilai menjadi salah satu penghambat masuknya investasi ke daerah. Pemerintah pusat pun berkomitmen turun tangan untuk mempercepat penyelesaiannya.
“Kita paling lama 30 hari. Kawasan industri 12 itu yang sudah disampaikan Pak Gubernur, yang lagi berproses, paling lambat 30 hari,” kata Todotua seusai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dengan Pemprov Jawa Tengah di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Rabu, 11 November 2026.
Untuk merealisasikan komitmen tersebut, Todotua akan segera memanggil 12 pelaku usaha pengembang kawasan industri. Langkah itu dilakukan untuk mengklarifikasi berbagai persoalan sekaligus mempercepat penyelesaian administrasi perizinan.
Menurutnya, keberadaan kawasan industri menjadi salah satu faktor penting dalam menarik investasi. Selain memberikan kepastian ketersediaan lahan, kawasan industri juga memudahkan pemerintah mengintegrasikan pelayanan perizinan dan kebutuhan infrastruktur bagi investor.
Todotua mengakui, persoalan perizinan masih menjadi tantangan klasik dalam investasi, terutama untuk proyek berskala besar dan berisiko tinggi yang membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga.
Karena itu, pemerintah membentuk Desk Investasi sebagai ruang koordinasi untuk mengurai berbagai hambatan yang dihadapi investor, mulai dari perizinan, persoalan lahan, hingga kesiapan infrastruktur.
“Kita juga berupaya menyelesaikan sumbatan-sumbatan daripada rencana investasi yang ada di daerah,” ujarnya.
Jawa Tengah menjadi daerah keempat pembentukan Desk Investasi setelah Batam, Bali, dan Sumatera Utara. Berkantor di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah, layanan tersebut juga mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Timur.
Desk Investasi difokuskan untuk menangani berbagai persoalan proyek investasi dengan nilai di atas Rp 1 triliun.
Sementara itu, Gubernur Ahmad Luthfi mengatakan, percepatan perizinan menjadi kebutuhan mendesak agar potensi investasi di daerah tidak berhenti pada tahap perencanaan. Menurutnya, kepastian dan kecepatan pelayanan menjadi faktor penting dalam menentukan pilihan investor untuk menanamkan modal.
Ia membandingkan proses perizinan di Indonesia dengan Vietnam yang dinilai jauh lebih cepat.
“Di Vietnam itu perizinan cukup dua bulan. Di tempat kita dua tahun sudah hebat,” ujar Luthfi.
Untuk memperluas pilihan lokasi investasi, Pemprov Jateng saat ini mendorong 12 kabupaten/kota menyiapkan potensi kawasan industri baru. Setiap kawasan diproyeksikan memiliki luas minimal 50 hektare dan harus sesuai dengan ketentuan tata ruang.
Kawasan-kawasan tersebut diharapkan dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, sehingga investasi tidak hanya terkonsentrasi di daerah yang selama ini menjadi basis industri.
Selain menyiapkan lahan, Pemprov Jateng juga membenahi infrastruktur pendukung. Sejumlah rencana yang disiapkan antara lain pengembangan dry port di Batang, fasilitas pelabuhan di Kendal, serta revitalisasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang.
Kesiapan infrastruktur logistik dinilai penting untuk memperlancar distribusi barang sekaligus menekan biaya operasional industri. Dengan demikian, kawasan industri yang ditawarkan kepada investor tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga memiliki dukungan konektivitas.
Sejumlah rencana investasi pun tengah dikawal Pemprov Jateng. Di antaranya industri garmen senilai Rp 4,6 triliun yang dijadwalkan melakukan peletakan batu pertama pada Desember 2026, ekspansi perusahaan asal Vietnam senilai Rp 2,9 triliun, serta rencana relokasi industri asal Tiongkok senilai Rp 2,17 triliun.
Berdasarkan data DPMPTSP Jawa Tengah, realisasi investasi sepanjang Januari-September 2026 mencapai Rp 72,54 triliun atau 73,21 persen dari target tahunan sebesar Rp 99,09 triliun. Investasi tersebut berasal dari 82.420 proyek dan menyerap 340.334 tenaga kerja.
Khusus pada Triwulan III 2026, realisasi investasi mencapai Rp 24 triliun atau tumbuh 16,78 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Penanaman modal tersebut menyerap 127.117 tenaga kerja dari 26.431 proyek. Pada periode yang sama, ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,83 persen secara tahunan.
Luthfi menyambut pembentukan Desk Investasi sebagai langkah untuk memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan kepastian berusaha kepada investor.
“Desk nanti sebagai perwakilan pemerintah pusat dalam rangka mengatasi masalah-masalah investasi,” katanya.
Pemprov Jateng berharap percepatan perizinan dan pengembangan kawasan industri tersebut dapat membuka lebih banyak peluang investasi, memperluas lapangan kerja, serta mendorong pemerataan pertumbuhan ekonomi hingga ke berbagai daerah di Jawa Tengah. (*Red)