IKN Indonesia Sudah Sejauh Mana Kemajuannya

INTERESTNEWS — Pemindahan Ibukota Jakarta menuju Ibukota Nusantara (IKN) Indonesia ke Kalimantan Timur masih menjadi pertanyaan sejumlah kalangan dan masyarakat luas. Sejauh INTERESTNEWS menyusuri bincang-bincang dengan beberapa kalangan menengah ke bawah seputar IKN baru ini masih kabur, Senin (21/2/2022). Sebagian besar berkata tidak tahu, Oh. Ya, mungkin saja, apa mungkin, jauh sekali, dan ya terserah saja. Untuk itu, INTERESTNEWS merasa perlu menghadirkan progress (kemajuan/perkembangan) pemindahan ibukota ini.

Ide pemindahan ini pernah terbersit dari Presiden RI I Bung Karno di Palangkaraya. Kemudian Presiden Soeharto pernah menggagas di Jonggol, Bogor. Presiden SBY ke Palangkaraya dan kemudian tahun 2019 Presiden Jokowi mengatakan bahwa beban Jakarta harus dikurangi dan pemindahan ibukota menjadi solusi terbaik.

“Pemindahan ini bukanlah hanya simbolis melainkan dorongan faktor ekonomi. Beban Jakarta berat tidak bisa memikul fungsi pusat pemerintah, pelayanan publik, dan bisnis,” ungkap Jokowi. Tahun 2021 Presiden menetapkan Kalimantan Timur menjadi ibukota baru.

Jika Anda ingin menyusuri IKN dari berbagai daerah luar pulau, mulailah mendarat di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepinggan, Kaltim. Perjalanan lewat jalur darat, Anda dapat menyusuri jalan Soekarno Hatta.

Pepohonan yang rimbun akan mengawal sepanjang perjalanan Anda dan sesekali melewati pemukiman rakyat. Jalanan terlihat ramai. Kita melewati jalanan bebukitan dan curam. Kenderaan berat hilir mudik, sehingga waktu tempuh yang seharusnya 2 jam kurang bisa hingga 2,5 jam. Anda akan tiba di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Jalanan sudah teraspal dengan sangat baik.

Akses masuk PT. Ichi Hutani Manunggal, salah satu pemilik konsesi lahan pembangunan IKN Palang Pintu I, tidak jauh dari kantor Kecamatan Sepaku. Kendaraan berat hilir mudik melewati pintu akses untuk angkutan logistik atau aktivitas perusahaan. Di sini pos penjagaan. Setelah Anda mendapat akses masuk maka Anda mulai memasuki lokasi IKN.

BACA JUGA:  Kasus Siswa SD Meninggal Karena Vaksin Jadi Pembelajaran

Jalanan masih berbatuan. Sepanjang sisi jalanan terkawal pohon-pohon Akasia yang menjulang hijau subur. Pepohonan tertata rapi dan asri sebagai kawasan hutan industri. Jarak satu kilometer kita akan bertemu sebuah tugu titik Nol. Bappenas telah meresmikan tugu itu sebagai wujud keseriusan pemerintah dalam pemindahan IKN pada 2021. Banyak pepohonan mengelilingi lahan seluas 256.000 Ha ini.

Tahap Pembangunan

Andrinof Achir Chaniago adalah penggagas awal kajian pemindahan ibukota ini. Ia adalah mantan Kepala Bappenas juga Menteri Perencanaan Pembangunan Negara tahun 2014-2015. Pemerintah menetapkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) terpilih menjadi lokasi Ibu Kota Baru Republik Indonesia, di atas lahan 256.000 Ha.

Pemerintah melalui Bappenas dan Kementerian PUPR telah merancangkan 3 Tahap pembangunan IKN dengan target selesai pada 2045. Tahap I terdiri dari tahap A selesai pada 2024 dan tahap B selesai pada 2028. Tahap A siap bangun karena pembebasan lahan sudah selesai. Dengan demikian, Pemerintah Pusat siap membangun 6 titik utama di atas lahan 6.700 Ha. Titik ini bernama Kawasan Inti Pusat Pemerintahan. Ia meliputi Istana Keperesidenan, Sumbu Tripaja: Gedung MPR, DPR dan Gedung Lembaga Yudikatif, perumahan, dan Sumbu kebangsaan.

Tahap A Pembangunan IKN Indonesia

Dalam hal ini, Kementerian PUPR sebagai pelaksana Pembangunan Infrastrutur IKN Indonesia membagi pembangunan menjadi 4 bidang. Keempat bidang tersebut adalah sumber air, jalan dan bidang pemukiman, serta bidang perumahan dengan total anggaran Rp64 T.

Menteri PPN & Kepala Bappenas Sunarso Monoarfa pada rapat paripurna parlemen mengatakan: “Membangun IKN ini tidak seperti menggosok lampu Aladin.” Namun demikian, dalam kunjungannya ke lokasi IKN (30/1/2022), Sunarso optimis tahap I selesai 2024 seperti kata Presiden Joko Widodo.

Tidak ada salahnya, kita sebagai warga negara Indonesia dapat berkunjung, mengetahui, memberi masukan, solusi dan kritisi agar progress ini berjalan sesuai dengan koridor yang benar. Pembangunan IKN ini dapat terlaksana atas pajak Rakyat Indonesia. Dari Rakyat seyogyanya untuk Rakyat Indonesia. Merdeka! (bgs/Las)

Mari Bagikan

Tinggalkan Balasan