INTERESTNEWS — Demo besar mahasiswa berlangsung di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022). Mereka menolak RUU KUHP karena akan merampas kebebasan berpendapat.
Dalam aksinya, aparat sempat mencegah massa pendemo jangan sampai mendekati istana negara di ruas Jalan Merdeka Barat. Massa aksi yang berasal dari Universitas Indonesia (UI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta. Namun saat berusaha menuju ke arah Istana Negara, puluhan aparat kepolisian menghadang dengan membuat barisan. Terlihat sedikit terjadi aksi saling dorong antara massa dengan kepolisian, namun tidak lama situasi kembali kondusif.
Mereka menyoroti pasal-pasal problematik dalam RKUHP berupa living law, soal pidana mati, contempt of court, penyerangan harkat dan martabat presiden, aborsi, hate speech, kohabitasi, pidana untuk demonstrasi tanpa pemberitahuan, hingga penghinaan terhadap penguasa.
Mereka mengultimatum agar Presiden dan DPR membuka draf RKUHP dalam waktu 7×24 jam. Apabila ‘somasi’ ini tidak ada tanggapan, mereka mengancam akan menggelar demo besar mahasiswa pada 28 Juni 2022 nanti.
Kami tentu akan melangsungkan konsolidasi di Jakarta dan konsolidasi nasional agar kemudian setiap wilayah bisa bergerak. Puncaknya adalah 28 Juni 2022,” kata Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo kepada wartawan di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (21/6/2022).
Bayu mengatakan rencana aksi demonstrasi itu bakal menjadi gelombang yang lebih besar. Dia menyebut aksi itu akan menggunakan tagline ‘Semua Bisa Kena’.
Kemudian, mahasiswa dari Universitas Trilogi Adli Ahmad Ibrahim mengatakan mahasiswa sangat menyayangkan pemerintah tidak membuka draf RKUHP yang baru. Menurutnya, pemerintah telah bersikap tertutup dan tidak transparan kepada masyarakat.
“Kita akan coba lagi menguatkan serta menghidupkan poros-poros gelombang besar dari tiap wilayah untuk sama-sama kita gaungkan. Kita sangat menyayangkan sikap tertutup dari presiden serta DPR RI terhadap perubahan RKUHP ini. Padahal draf-nya saja belum terlihat, transparansinya saja kita belum lihat masak sudah ada pembaharuan,” kata Adli Ahmad. (IN)