INTERESTNEWS, — SALATIGA – Pemerintah Kota Salatiga memperkuat sinergi dengan Tim Penggerak PKK untuk memastikan program pembangunan daerah selaras dengan kebutuhan masyarakat, khususnya di tingkat keluarga. Melalui penyelarasan 10 Program Pokok PKK dengan program perangkat daerah, pemerintah berharap pemberdayaan keluarga tidak sekadar menjadi agenda organisasi, tetapi menjadi bagian nyata dari pembangunan kota.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Kesepakatan Bersama tentang Sinkronisasi dan Penyelenggaraan 10 Program Pokok PKK di Kota Salatiga oleh Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., bersama Ketua TP PKK Kota Salatiga, Ny. Retno Robby Hernawan, Kamis (12/11/2026).
Penandatanganan berlangsung di Pendopo Pakuwon Setda Kota Salatiga dan disaksikan seluruh kepala perangkat daerah serta perwakilan kader TP PKK Kota Salatiga.
Robby menegaskan, kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis untuk menyatukan arah program pemerintah daerah dengan gerakan pemberdayaan keluarga yang selama ini dijalankan TP PKK. Dengan demikian, potensi sumber daya, anggaran, dan jaringan kader dapat dimanfaatkan secara lebih efektif.
“Melalui kesepakatan ini, kita ingin memastikan sumber daya dan program yang dimiliki pemerintah maupun TP PKK dapat berjalan secara terpadu, saling melengkapi, tidak tumpang tindih, dan benar-benar memberikan manfaat bagi keluarga. Saya ingin seluruh perangkat daerah dan TP PKK dapat membangun pola kerja yang kolaboratif,” ujarnya.
Menurut Robby, pemerintah memiliki kewenangan dalam penyusunan kebijakan dan dukungan sumber daya, sedangkan TP PKK mempunyai kekuatan jaringan kader serta kedekatan langsung dengan masyarakat hingga lingkungan keluarga.
“Pemerintah memiliki kebijakan dan sumber daya, sementara PKK memiliki jaringan kader serta kedekatan langsung dengan keluarga. Jika keduanya bergerak bersama, jangkauan dan dampak pembangunan akan jauh lebih besar,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kota Salatiga, Ny. Retno Robby Hernawan, menekankan bahwa 10 Program Pokok PKK memiliki cakupan pemberdayaan yang luas. Program tersebut menyentuh berbagai aspek kehidupan, mulai dari pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, pelestarian lingkungan hingga penguatan ekonomi keluarga.
Menurut Retno, keberadaan kader PKK dan kelompok dasawisma menjadi kekuatan penting untuk memastikan berbagai program pemerintah dapat diterjemahkan menjadi kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Sinkronisasi program PKK dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Kota Salatiga menjadi sebuah kebutuhan strategis agar setiap program berjalan selaras, saling melengkapi, serta memberikan manfaat yang lebih luas dan terukur bagi masyarakat. Penandatanganan kesepakatan bersama pada hari ini merupakan langkah konkret untuk membangun keselarasan tersebut,” jelasnya.
Ia berharap potensi, sumber daya, dan jaringan yang dimiliki pemerintah maupun TP PKK dapat dioptimalkan melalui kolaborasi yang terarah dan berkelanjutan.
Tidak hanya menyangkut sinkronisasi 10 Program Pokok PKK, kegiatan tersebut juga ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Salatiga dengan TP PKK Kota Salatiga tentang Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak di Kota Salatiga.
Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat perlindungan perempuan dan anak, mencegah kekerasan, serta meningkatkan ketahanan keluarga. Keterlibatan kader PKK di tingkat masyarakat diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi, deteksi dini, pencegahan, hingga pendampingan bagi perempuan dan anak yang membutuhkan perlindungan.
Melalui dua kesepakatan tersebut, Pemkot Salatiga mendorong PKK tidak hanya berperan sebagai mitra pelaksana kegiatan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam ekosistem pembangunan daerah. Sinergi pemerintah dan kader PKK diharapkan mampu memastikan kebijakan pembangunan tidak berhenti di atas kertas, melainkan hadir dan memberikan dampak nyata mulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga.
(Sino)