INTERESTNEWS, — SALATIGA – Pemerintah Kota Salatiga mempertegas komitmen membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas dengan mengajak seluruh aparatur sipil negara (ASN) berani menolak segala bentuk gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan tugas kedinasan. Pencegahan gratifikasi tidak cukup hanya mengandalkan regulasi, tetapi harus menjadi budaya kerja dan kesadaran setiap aparatur.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., saat membuka Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Kota Salatiga di Ruang Plumpungan Lantai 4 Gedung Setda, Kamis (12/11/2026). Kegiatan yang menjadi rangkaian peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) 2026 itu diikuti kepala perangkat daerah, direktur BUMD, serta sejumlah undangan.
Dalam kesempatan tersebut, Robby memberikan apresiasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Kota Salatiga yang berhasil meraih penghargaan TOP UPG NASIONAL pada 2022 dan 2024. Menurutnya, capaian tersebut mencerminkan upaya membangun kesadaran dan integritas aparatur, khususnya dalam melaporkan penerimaan gratifikasi.
Data Inspektorat mencatat, sepanjang 2019 hingga 2026, UPG telah memfasilitasi 147 laporan gratifikasi dengan nilai Rp36.425.000 serta tiga laporan uang senilai Rp4.000.000.
Dari laporan tersebut, sebanyak 105 parsel disalurkan kepada panti asuhan, petugas sampah, dan pemulung. Sementara itu, 31 barang gratifikasi berupa barang dan uang dikirimkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai barang milik negara. Adapun sembilan barang lainnya dikompensasi oleh UPG untuk dijadikan barang pajangan edukasi gratifikasi.
Robby menegaskan, capaian pelaporan tersebut harus menjadi momentum untuk memperkuat kesadaran bahwa setiap pemberian yang berkaitan dengan jabatan memiliki potensi menimbulkan konflik kepentingan.
“Jangan membiasakan diri menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatan dan tugas kedinasan. Integritas harus dimulai dari keberanian mengatakan tidak terhadap segala bentuk pemberian yang dilarang,” tegasnya.
Ia juga meminta setiap perangkat daerah melakukan identifikasi dan mitigasi risiko gratifikasi. Titik-titik rawan penerimaan gratifikasi dalam setiap unit kerja harus dikenali, kemudian diikuti langkah pencegahan yang konkret.
Menurut Robby, pengendalian gratifikasi tidak boleh berhenti sebagai kegiatan sosialisasi atau pemenuhan administrasi. Setiap pimpinan perangkat daerah harus memastikan prinsip integritas benar-benar diterapkan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Inspektorat Daerah Kota Salatiga, Siti Andjajanah, S.H., M.H., berharap seluruh ASN mampu memahami sekaligus mengimplementasikan prinsip-prinsip antikorupsi, meliputi akuntabilitas, transparansi, kewajaran kebijakan, dan kontrol kebijakan.
Ia menjelaskan, sejalan dengan tema HAKORDIA 2026, yakni “Berantas Korupsi untuk Negeri”, sosialisasi tahun ini mengangkat tema “Menolak Gratifikasi, Menjaga Integritas Perangkat Daerah”.
“Tema ini diambil guna memperkuat komitmen seluruh elemen Pemerintah Kota Salatiga dalam mencegah korupsi dan gratifikasi demi tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan pembangunan nasional,” ujarnya.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari unsur aparat penegak hukum dan pengawasan internal pemerintah.
Perwakilan Polres Salatiga menyampaikan materi tentang strategi penegakan hukum tindak pidana korupsi. Kepala Kejaksaan Negeri Salatiga membawakan materi mengenai peran kejaksaan dalam pencegahan gratifikasi dan tindak pidana korupsi lainnya. Sementara itu, Inspektur Daerah Kota Salatiga memaparkan kinerja program pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemkot Salatiga.
Melalui sosialisasi ini, Pemkot Salatiga mendorong seluruh perangkat daerah dan BUMD tidak sekadar memahami aturan, tetapi juga konsisten menjalankannya. Keberanian menolak gratifikasi, keterbukaan dalam pelaporan, serta pengawasan yang berkelanjutan menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang bersih.
Pesan utamanya jelas: integritas ASN tidak hanya diuji ketika menjalankan kewenangan, tetapi juga ketika berhadapan dengan pemberian yang berpotensi memengaruhi independensi dan tanggung jawab jabatannya.
(Sino)