INTERESTNEWS, — TANGERANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memacu optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai instrumen vital dalam memperluas ruang gerak pembangunan daerah. Fleksibilitas alokasi PAD dinilai menjadi kunci utama dalam menjawab berbagai dinamika dan kebutuhan riil masyarakat di lapangan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, menegaskan bahwa berbeda dari dana Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) dari APBN yang mayoritas penggunaannya telah ditentukan (earmarked), PAD memberikan keleluasaan penuh bagi pemerintah daerah untuk menyusun program prioritas yang berdampak langsung pada kesejahteraan warga.
”Pendapatan dari APBN itu sudah di-marking semua, sehingga kami terbatas untuk memenuhi tuntutan masyarakat di lapangan. PAD inilah yang memberikan ruang bagi Pemprov Jateng untuk mengalokasikan anggaran secara leluasa sesuai harapan dan kebutuhan prioritas masyarakat,” ujar Sumarno usai menghadiri ajang PLN Electric Run 2026 di ICE BSD, Tangerang.
Menurutnya, pendapatan dari APBN telah memiliki peruntukan yang ditentukan, sehingga pemerintah daerah tidak leluasa mengalokasikannya untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat di lapangan. Sementara itu, PAD memberikan ruang bagi Pemprov Jateng untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai program dan harapan masyarakat.
“Kalau pendapatan dari APBN itu sudah di-marking semua, jadi kami agak tidak punya keleluasaan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terkait dengan kondisi yang dibutuhkan masyarakat di lapangan,” kata Sumarno seusai mengikuti Half Marthon PLN Electric Run 2026 di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Minggu, 8 November 2026.
Karena itu, Pemprov Jateng terus berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Bukan semata untuk menambah penerimaan daerah, tetapi juga memperkuat kemampuan pemerintah dalam membiayai berbagai program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
“PAD itulah yang memang bisa kita alokasikan lebih leluasa sesuai dengan program dan sesuai dengan harapan dari masyarakat,” ujarnya.
Untuk membangun kesadaran tersebut, berbagai kemudahan pelayanan telah dihadirkan melalui Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Samsat. Pemprov Jateng juga memberikan sejumlah insentif, di antaranya diskon Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang telah berjalan sejak Februari 2026.
Terbaru, Pemprov Jateng meluncurkan program cashback harian sebesar Rp50.000 bagi lima wajib pajak terpilih di setiap Samsat Induk kabupaten/kota.
Program yang berlangsung mulai 5 November hingga 31 Desember 2026 itu diberikan kepada masyarakat yang membayar pajak kendaraan bermotor, baik tepat waktu maupun sebelum jatuh tempo.
Sumarno berharap, berbagai kemudahan dan insentif tersebut dapat mendorong semakin banyak masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan melalui pembayaran pajak.
Program cashback bernilai Rp50.000 per hari ini diberikan kepada lima wajib pajak beruntung di setiap Samsat Induk kabupaten/kota se-Jawa Tengah.
Insentif ini menyasar masyarakat yang melakukan pembayaran pajak kendaraan tepat waktu maupun sebelum tanggal jatuh tempo, dan berlaku sepanjang periode 5 November hingga 31 Desember 2026.
Melalui serangkaian apresiasi tersebut, Sumarno berharap tingkat kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban perpajakan terus meningkat. Setiap rupiah pajak yang disetorkan warga secara langsung akan dikembalikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, dan program pemberdayaan sosial di wilayah Jawa Tengah.
”Kami mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan momentum insentif ini dan turut menyebarluaskan informasinya kepada keluarga serta kerabat. Terima kasih kepada warga Jawa Tengah yang taat pajak, kontribusi inilah yang menjadi penopang utama pembangunan daerah kita,” pungkasnya.
(Benneo/*Red)