INTERESTNEWS, — JAKARTA — Wali Kota Salatiga dr. Robby Hernawan, Sp.OG. menegaskan pentingnya kehadiran pemerintah dalam memastikan kebebasan beragama dan berkeyakinan tetap terjaga sebagai bagian dari pemenuhan hak fundamental setiap warga negara.
Hal tersebut disampaikan Robby saat menjadi pembicara dalam talkshow “Religion Freedom for All” yang diselenggarakan Kedutaan Besar Amerika Serikat melalui @america di Pacific Place Mall, Jakarta, Kamis (13/8/2026).
Forum tersebut mempertemukan unsur pemerintah, organisasi keagamaan, masyarakat sipil, serta pegiat toleransi untuk membahas penguatan perlindungan kebebasan beragama di Indonesia. Selain Robby, hadir Direktur Wahid Foundation Yenny Wahid, Ketua Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Bishop Antonius Subianto Bunjamin, O.S.C., serta Ketua Media Center Nasional Jemaat Ahmadiyah Indonesia Yendra Budiana. Diskusi dipandu Siti Nurhayati, peneliti sekaligus Manajer HRD Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina.
Menurut Robby, toleransi dan kebebasan beragama tidak bisa hanya mengandalkan warisan nilai yang telah terbentuk di masyarakat. Pemerintah harus mengambil peran melalui kebijakan dan regulasi yang menjamin pemenuhan hak dasar warga.
“Toleransi atau kebebasan beragama tidak akan bertahan lama jika dibiarkan begitu saja sebagai warisan tanpa turun tangan dari pemerintah. Jadi pemerintah ini harus hadir untuk keberlangsungan toleransi beragama ini,” ujar Robby.
Ia menambahkan, upaya menjaga toleransi juga harus didukung dengan penganggaran serta diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah, baik jangka menengah maupun jangka panjang.
Robby juga menekankan pentingnya kolaborasi Pentahelix yang melibatkan pemerintah, tokoh agama, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting untuk membangun kerukunan sekaligus mencegah munculnya potensi konflik sosial.
“Yang paling penting adalah bagaimana kolaborasi Pentahelix itu bisa dijalankan. Jadi sinergisme, kolaborasi yang masif dan peran aktif dari pemerintah dengan Pentahelix lain, akademisi, pelaku usaha, itu bergerak bersama-sama untuk saling menyokong terhadap kerukunan kehidupan beragama ini,” ungkapnya.
FKUB Jadi Kunci Praktik Toleransi Salatiga
Dalam kesempatan tersebut, Robby turut membagikan pengalaman Kota Salatiga dalam menjaga kerukunan antarumat beragama. Salah satu kekuatan yang dinilai dapat menjadi contoh bagi daerah lain adalah peran aktif Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
FKUB Salatiga tidak hanya menjadi ruang komunikasi lintas agama, tetapi juga berperan sebagai katalisator dan fasilitator dalam upaya pencegahan serta deteksi dini potensi konflik.
“Yang bisa dicontoh oleh daerah lain di Salatiga itu adalah bagaimana all-out-nya peran aktif dari FKUB,” kata Robby.
Selain penguatan kelembagaan, Robby menyoroti pentingnya tata kelola perizinan rumah ibadat yang transparan, akuntabel, dan terukur. Menurutnya, proses birokrasi harus dipastikan tidak menjadi ruang terjadinya diskriminasi terhadap kelompok tertentu.
Prinsip inklusivitas juga diwujudkan melalui keterlibatan tokoh dan kelompok agama minoritas dalam FKUB Kota Salatiga. Dengan demikian, seluruh elemen masyarakat memiliki ruang partisipasi yang setara dalam menjaga kerukunan.
Keikutsertaan Robby dalam forum “Religion Freedom for All” menjadi kesempatan bagi Salatiga untuk berbagi pengalaman mengenai praktik toleransi di tingkat daerah sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam menjaga kebebasan beragama.
Pengalaman Salatiga menunjukkan bahwa kerukunan tidak cukup hanya dibangun melalui slogan, tetapi membutuhkan kehadiran pemerintah, kelembagaan yang aktif, kebijakan yang inklusif, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat.
(*Red)