INTERESTNEWS, — MAGELANG – Pemerintah Jawa Tengah mulai memperketat pengawasan pangan menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 hingga Ramadan. Penimbunan stok dan permainan harga menjadi sasaran utama. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi bahkan meminta aparat penegak hukum bertindak tegas jika menemukan praktik yang merugikan masyarakat tersebut.
Luthfi menginstruksikan penguatan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Harga dengan melibatkan kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah, badan usaha milik daerah (BUMD), serta instansi terkait. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pasokan bahan pokok tetap tersedia dan harganya terjangkau ketika kebutuhan masyarakat meningkat.
“Yang paling pokok adalah bikin Satgas Pengendalian Harga. Polda mainkan, kemudian jajaran BUMD ikut, untuk operasi pasar, untuk pengendalian, dan sebagainya,” kata Luthfi dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Sinergi Pengendalian Inflasi Pangan (SIGAP) 2026 di Pendopo Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, Kamis, 5 November 2026.
Ia menegaskan, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemantauan harga di pasar. Aparat harus menelusuri kemungkinan adanya penimbunan stok maupun praktik spekulasi yang sengaja memicu kenaikan harga.
Luthfi bahkan meminta aparat penegak hukum tidak ragu mengambil tindakan apabila menemukan pelanggaran.
“Saya sudah sampaikan ke Ditreskrimsus, sampai ada penimbunan, sampai ada permainan harga, sampai ada membuat stok, lakukan penegakan hukum yang jelas,” ujarnya.
Usai kegiatan, Luthfi kembali menegaskan bahwa pengawasan akan dilakukan secara terpadu. Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah, pemerintah provinsi, kejaksaan, dan jajaran pemerintah daerah akan terlibat dalam pengawasan di wilayah masing-masing.
Menurutnya, pengendalian harga tidak cukup hanya dilakukan melalui operasi pasar ketika harga telanjur melonjak. Pemerintah harus memastikan distribusi pangan berjalan lancar, terutama dari daerah yang memiliki surplus produksi ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan.
Komoditas bawang merah dan cabai menjadi perhatian karena produksi antardaerah tidak merata. Karena itu, daerah penghasil diminta ikut menopang kebutuhan wilayah lain agar tidak terjadi kelangkaan yang berujung pada kenaikan harga.
“Bawang merah harus tersebar rata di seluruh Provinsi Jawa Tengah. Kemudian, kabupaten/kota penghasil cabai harus kita distribusikan. Kemudian bahan pokok penting lainnya secara bersama-sama,” katanya.
Luthfi juga meminta kepala daerah tidak sekadar menyerahkan urusan distribusi kepada pedagang. Pemerintah kabupaten/kota harus aktif membangun kerja sama antardaerah, terutama antara wilayah surplus dan defisit pangan.
“Bagi daerah defisit, jalin kerja sama antardaerah dengan daerah surplus. Tidak usah gengsi. Jangan pedagangnya yang koordinasi antarpedagang, kepala daerah yang koordinasi,” tegasnya.
Selain memperlancar distribusi, BUMD didorong mengambil peran lebih besar sebagai offtaker atau penyerap hasil produksi petani. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kepastian pasar bagi petani sekaligus menjamin ketersediaan pasokan bagi masyarakat.
Operasi pasar dan Gerakan Pangan Murah (GPM) juga diminta terus digencarkan sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat, terutama ketika permintaan bahan pokok meningkat menjelang hari besar keagamaan.
Luthfi menekankan, pengendalian inflasi harus dilakukan melalui perencanaan yang matang, mulai dari pemetaan stok, kebutuhan konsumsi, hingga jalur distribusi. Dengan begitu, pemerintah bisa mengantisipasi potensi gejolak sebelum kenaikan harga membebani masyarakat.
“Jadi stabilisasi harga ini bukan pekerjaan yang asal-asalan, tetapi melalui by design yang terencana,” tandasnya.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Fauzan Hasan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah Mohamad Noor Nugroho, jajaran Forkopimda, serta bupati dan wali kota se-Jawa Tengah.
Pada kesempatan yang sama, Ahmad Luthfi menyerahkan dukungan Program Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah (PI KEKDA) secara simbolis kepada 10 kelompok penerima dari sejumlah kabupaten/kota.
Selain itu, dilakukan penandatanganan kesepakatan pasokan pangan pokok yang melibatkan pelaku usaha, koperasi, badan usaha milik petani, kelompok tani, dan petani champion.
Kerja sama tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai pasok dan memperlancar distribusi pangan antardaerah, sehingga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga tetap terjaga. (Benneo/*Red)