INTERESTNEWS, — SALATIGA – Pemerintah Kota Salatiga terus memperkuat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), marketplace pemerintah, serta transaksi non-tunai.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., saat memimpin Low Level Meeting Implementasi KKPD Pemerintah Kota Salatiga di Ruang Mini Theater Gedung DPRD Kota Salatiga, Selasa (11/8/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPKPD Kota Salatiga, Kepala BPKAD Kabupaten Kendal, Kepala Sub Bidang Pelayanan Belanja BPKPAD Kabupaten Temanggung, serta perwakilan Bank Jateng KC Salatiga.
Dalam arahannya, Robby mengapresiasi pelaksanaan pertemuan tersebut sebagai langkah penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi, sekaligus memastikan implementasi kebijakan KKPD berjalan konsisten di seluruh perangkat daerah.
> “Jangan jadikan implementasi KKPD sekadar formalitas untuk mematuhi regulasi. Lebih dari itu, mari jadikan ini sebagai upaya membangun budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi,” tegasnya.
Robby mendorong Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SKPD dan Bendahara Pengeluaran menjadi motor penggerak perubahan di masing-masing perangkat daerah. Menurutnya, koordinasi antara PA/KPA, BPKPD, dan perbankan mitra perlu terus diperkuat agar berbagai kendala dalam implementasi KKPD dapat segera diidentifikasi dan diselesaikan.
Ia juga menekankan pentingnya memperluas peran perbankan. Tidak hanya sebagai penyedia layanan transaksi, perbankan diharapkan turut memberikan edukasi, pendampingan, serta solusi bagi perangkat daerah dalam penerapan sistem pembayaran digital.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat pencapaian target Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) Kota Salatiga, sekaligus mendorong tata kelola keuangan daerah yang semakin modern.
Sementara itu, Kabid Perbendaharaan BPKPD Kota Salatiga, Henri, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut memiliki tiga fokus utama. Pertama, mendukung implementasi digitalisasi pengelolaan keuangan daerah. Kedua, mempercepat penggunaan KKPD sekaligus mengoptimalkan marketplace pemerintah. Ketiga, memperkuat transaksi non-tunai agar pengelolaan keuangan semakin transparan dan akuntabel.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah dan perbankan, implementasi KKPD di Kota Salatiga diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan aspek regulasi. Lebih dari itu, KKPD diharapkan menjadi bagian dari transformasi tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.
Dengan penguatan digitalisasi tersebut, Pemkot Salatiga juga berupaya membangun budaya kerja pemerintahan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan keuangan daerah.
(Sino)