INTERESTNEWS, — BREBES – Pemerintah melakukan langkah agresif dalam menuntaskan kemiskinan ekstrem di Jawa Tengah. Melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), sebanyak 30.000 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Jawa Tengah ditargetkan untuk dibedah sepanjang tahun 2026. Angka ini meningkat tajam dibandingkan realisasi tahun 2025 yang hanya mencapai 7.532 unit. Peluncuran program ini dilakukan langsung oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, bersama Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, di Kabupaten Brebes, Sabtu (9/5/2026).
Komitmen Percepatan Nasional
Menteri Maruarar Sirait menegaskan bahwa lonjakan target ini merupakan bukti nyata dari program tiga juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
”Tahun lalu di Jawa Tengah ada 7.532 unit, tahun ini minimal 30.000 unit. Ini membuktikan program arahan Presiden berjalan dengan lompatan yang luar biasa,” ujar Maruarar. Dan menambahkan bahwa mulai tahun 2026, seluruh kabupaten/kota di Indonesia (lebih dari 500 daerah) dipastikan akan mendapatkan alokasi bantuan, menghilangkan ketimpangan distribusi yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya.
Kolaborasi Lintas Sektor
Meski APBN menjadi motor utama, penanganan RTLH di Jawa Tengah juga didukung oleh berbagai sumber pendanaan lainnya.
Jika ditotal secara keseluruhan, terdapat 36.550 unit rumah yang akan diperbaiki tahun ini:
* APBN (BSPS): 30.000 unit
* APBD Provinsi: 5.000 unit
* Baznas: 750 unit
* CSR (Djarum & Bank Jateng): 800 unit
Gubernur Ahmad Luthfi menyampaikan bahwa kolaborasi ini sangat krusial mengingat backlog RTLH untuk kelompok masyarakat desil 1 hingga desil 4 di Jawa Tengah masih menyentuh angka 1.051.656 unit. “Ini penting agar masyarakat kita memiliki hunian layak dan tidak kembali terjebak dalam lingkar kemiskinan,” tegas Luthfi.
KUR Perumahan: Solusi dari Rentenir
Selain bantuan fisik, pemerintah menghadirkan solusi pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan. Program ini menawarkan bunga rendah sebesar 0,5% per bulan tanpa jaminan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta. Langkah ini diambil guna memberikan akses modal bagi warga yang ingin merenovasi rumah sekaligus mengembangkan usaha tanpa harus bergantung pada rentenir.
Gerakkan Ekonomi Lokal
Dalam pelaksanaannya, Menteri PKP menginstruksikan agar seluruh material bangunan, seperti bata dan genteng, dibeli dari produsen lokal di Jawa Tengah. Hal ini bertujuan agar aliran dana program bedah rumah turut dirasakan oleh UMKM dan toko bangunan di sekitar wilayah penerima manfaat. Salah satu penerima bantuan asal Brebes, Nunung, mengungkapkan rasa syukurnya.
“Alhamdulillah, rumah saya yang tadinya bocor sekarang bisa diperbaiki. Sudah lama ingin renovasi tapi uangnya tidak pernah cukup,” ungkapnya haru.
Dengan target yang masif ini, pemerintah berharap kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah meningkat secara signifikan, sekaligus menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi daerah di sektor konstruksi dan material bangunan. (*Red)