INTERESTNEWS — Salah satu arahan Presiden Joko Widodo kepada jajarannya adalah kurangi impor, tingkatkan produksi nasional, dan ekspor. Presiden menyampaikan arahan tersebut dalam Peresmian Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2022. Acara tersebut berlangsung secara virtual di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (28/4/2022).
Ada tujuh arahan Kepala Negara kepada jajarannya, antara lain:
Pertama, Presiden meminta jajarannya bekerja fokus untuk peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan menggunakan potensi belanja barang dan modal untuk membeli produk dalam negeri.
“Jangan sampai, sekali lagi, kita mengimpor barang-barang, sehingga produksi dalam negeri tidak berkembang meningkat. Arahkan semuanya pembelian ke produk-produk dalam negeri. Hilangkan, kurangi sebanyak-banyaknya pembelian produk impor,” tegas Jokowi.
Selain itu, Presiden meminta jajarannya untuk menyiapkan kapasitas produksi nasional. Presiden juga mendorong pembuatan kebijakan yang berpihak bagi industri substitusi impor yang memproduksi kebutuhan dalam negeri dan pendampingan bagi UMKM.
Kedua, Presiden meminta percepatan proses hilirisasi industri di dalam negeri. Misalnya, mendorong daerah-daerah yang memiliki pertambangan untuk segera membangun smelter, sehingga nilai tambah akan meningkat berlipat-lipat dan membuka lapangan kerja.
Ketiga, Kepala Negara mendorong peningkatan produktivitas dan kemandirian di sektor pangan dan energi. Menurutnya, pangan dan energi merupakan dua sektor yang sangat krusial ke depannya dan Indonesia memiliki potensi pada keduanya.
Keempat, Presiden meminta peningkatan investasi yang akan menciptakan lapangan kerja yang sebanyak-banyaknya. Untuk itu, Presiden meminta agar menyerderhanakan dan mempercepat pelayanan perizinan, sehingga akan menarik investasi.
Kelima, tahun depan, pemerintah kembali memulai defisit di bawah 3% PDB sesuai dengan ketentuan regulasi. Karena itu, Presiden meminta agar dalam membuat rencana betul-betul rinci, detail, dan tepat.
Keenam, agenda-agenda strategis untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) harus terus berjalan. Selain itu, percepatan kemiskinan ekstrem, angka stunting yang kedua harus turun.
Ketujuh, Presiden meminta jajarannya mempersiapkan pelaksanaan pemilu. Awal tahapannya mulai pada Juni 2022. Seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah harus mendukung pelaksanaan tugas KPU dan Bawaslu. (IN)