JAKARTA, INTERESTNEWS — Aksi demo massa Formula E terjadi di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta pada Senin (13/9/2021). Massa menuntut agar KPK mengusut pengadaan proyek Formula E di DKI Jakarta. Aksi massa tersebut sempat membuat gedung KPK menjadi heboh.
Buntut aksi massa ini adalah adanya permintaan interpelasi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Sebanyak 33 anggota DPRD DKI Jakarta dari PDIP dan PSI mengajukan hak interpelasi atau hak memintai keterangan soal Formula E kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Mengutip Kompas.com, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi DKI Jakarta berkirim surat kepada Gubernur DKI Anies Baswedan. Surat itu menyatakan bahwa Pemprov DKI berkewajiban untuk membayar biaya commitment fee selama lima tahun berturut-turut dengan nilai total sebesar Rp2,3 triliun.
Cicilan commitment fee tersebut akan berlangsung hingga 2023, atau melebihi masa jabatan Anies yang akan berakhir pada 2022 mendatang. Dispora mengingatkan bahwa, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penganggaran kegiatan tahun jamak “tidak melampaui akhir tahun masa jabatan Kepala Daerah”.
Lebih lanjut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh temuan bahwa pengadaan proyek Formula E berpotensi merugikan ketimbang menguntungkan. Hal ini juga menjadi pemicu aksi massa.
Selain itu, pantauan INTERESTNEWS di berbagai media sosial melihat bahwa warga Jakarta mempertanyakan proyek balap mobil tersebut. Hal ini tidak signifikan dengan situasi pandemi Covid-19 mengurusi proyek yang menimbulkan polemik tersebut. Ada baiknya, saran warganet, Anis membenahi dulu masalah pandemi di DKI Jakarta yang masih berada di level 3.
Alih-alih kepentingan pribadi atau kelompoknya, kepentingan rakyat lebih utama.
Pewarta: Boy Tonggor Siahaan