INTERESTNEWS — Dalam upaya membuka ruang pekerjaan baru dan mencetak tenaga kerja siap pakai, Pemerintah telah menggulirkan program Kartu Prakerja. Dalam dua tahun pelaksanaannya sejak 2020 hingga capai 32 gelombang, program Kartu Prakerja telah menjangkau 12,8 juta penerima manfaat.
Presiden Joko Widodo mengapresiasi program ini yang gelombang pertamanya resmi pada minggu kedua April 2020 lalu. Meskipun masih dalam suasana awal munculnya pandemi Covid-19 di Indonesia, Presiden mengapresiasi antusiasme pendaftar yang hingga saat ini menembus angka 115 juta.
Dalam rangka itu, Pemerintah membuat acara Silaturahmi dengan Alumni Penerima Kartu Prakerja di Sentul International Convention Center, Bogor, Jumat (17/6/2022).
“Angka 12,8 juta ini cukup lumayan, tetapi produktivitasnya meningkat, skill-nya meningkat, pengalaman kerjanya karena pelatihan ini menjadi meningkat 12,8 juta,” ujar Presiden.
Presiden menyebutkan, program ini berhasil memanfaatkan platform digital dari karya anak-anak muda Indonesia. Melalui platform tersebut, kata Presiden, masyarakat tidak perlu melalui birokrasi yang panjang untuk mendapatkan manfaat dari pelatihan.
“Hanya anak-anak muda seperti ini yang bisa membuat platform tersebut, yang sudah tua kayak saya enggak mungkin bisa bikin platform yang bagus seperti ini,” candanya.
Menurut survei Badan Pusat Statistik (BPS), 88,9% peserta merasakan manfaat dari Kartu Prakerja. Melihat besarnya manfaat tersebut, Presiden pun optimistis program ini bisa terus berlanjut.
Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa Kartu Prakerja merupakan program pemerintah untuk rakyat. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat menjadi solusi untuk menghadapi tantangan global.
Selain itu, Menko Perekonomian mengatakan bahwa program Kartu Prakerja juga telah mendapatkan apresiasi dari dunia Internasional. Bahkan, Airlangga menyebut sejumlah negara ingin mempelajari sistem Kartu Prakerja di Indonesia.
Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. (IN)