INTERESTNEWS, –;Semarang — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memutar otak untuk mengerek taraf hidup para pekerja. Tak hanya mengandalkan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Pemprov Jateng mendorong penguatan Koperasi Konsumen Buruh Jawa Tengah Sejahtera (KBJS) guna memangkas pengeluaran rumah tangga buruh melalui efisiensi rantai pasok kebutuhan pokok.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan keberadaan koperasi buruh harus mampu memotong jalur distribusi sembako agar harga yang didapat pekerja bisa sedekat mungkin dengan harga produsen.
”Barang-barang yang bersentuhan dengan buruh harus harganya harga produsen. Beras diambil dari petani, sedangkan kebutuhan seperti sabun dan sampo bisa langsung melalui grosir,” ujar Luthfi saat menerima audiensi pengawas dan pengurus KBJS di Semarang, Rabu (2/9/2026).
Luthfi meminta pengembangan koperasi ini dipetakan secara terukur berdasarkan lokasi perusahaan dan kawasan industri. Langkah tersebut krusial agar keberadaan koperasi sedekat mungkin dengan basis buruh dan memiliki target pasar yang jelas.
Guna merealisasikannya, Pemprov Jateng menyiapkan asistensi penuh, mulai dari pembukaan akses permodalan hingga menjembatani kerja sama langsung antara KBJS dan para pemasok. Jika model bisnis ini sukses, KBJS disiapkan menjadi role model yang siap direplikasi di berbagai wilayah industri Jawa Tengah.
Fokus Produk Putaran Cepat dan Perluasan Layanan
Diresmikan sejak Mei 2025 dan beroperasi penuh menjual sembako per Juli 2026, KBJS kini telah menyediakan 36 jenis barang. Operasional koperasi ini turut disokong dana sponsor sebesar Rp250 juta dari Bank Jateng.
Ketua KBJS, Luqmanul Hakim, menyampaikan bahwa skema ini disambut positif oleh para pekerja. Sebab, buruh bisa mendapatkan barang kebutuhan harian berkualitas sama dengan harga di bawah pasar.
“Upahnya tetap sesuai UMK, tetapi kebutuhan bisa diperoleh dengan harga lebih murah,” jelas Luqmanul.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UKM Jawa Tengah, Desy Arijani, menyebutkan pendampingan pemerintah telah dilakukan sejak tahap awal pendirian hingga perizinan. Pada fase awal ini, fokus komoditas diarahkan pada barang berputar cepat (high turnover) untuk menjaga kestabilan arus kas koperasi.
”Barang-barang seperti beras, minyak goreng, dan gula dibutuhkan anggota setiap bulan sehingga permodalan koperasi juga bisa berputar dengan cepat,” kata Desy.
Selain pemenuhan sembako, KBJS kini mulai melebarkan sayap layanan hingga pembayaran pajak kendaraan dan BPJS. Ke depan, penguatan modal dan perluasan jangkauan anggota terus dipacu agar koperasi ini menjadi pilar ekonomi mandiri bagi buruh di Jawa Tengah. (Benneo/*Red)