INTERESTNEWS, — SALATIGA – Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menghadiri Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) dan Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Kamis (18/6/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum strategis yang mempertemukan para kepala daerah dengan pelaku industri jasa keuangan guna memperluas akses layanan keuangan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah Jawa Tengah.
Rakorda dibuka langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan dihadiri Direktur Inklusi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rony Ukurta Barus, perwakilan Bank Indonesia, pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta jajaran direksi perbankan dan perusahaan asuransi nasional.
Dalam sambutannya, Gubernur Ahmad Luthfi mengapresiasi komitmen para kepala daerah dalam mendukung percepatan akses keuangan dan penguatan ekonomi daerah. Menurutnya, potensi ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2026 menunjukkan tren yang positif.
“Jumlah usaha di Jawa Tengah mencapai 4,93 juta unit, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 3,69 juta unit usaha,” ujarnya.
Ia menjelaskan, jumlah tersebut menyumbang sekitar 25,76 persen dari total usaha di Pulau Jawa dan memberikan kontribusi sebesar 14,50 persen terhadap perekonomian Jawa Tengah. Karena itu, pemerintah kabupaten dan kota didorong untuk menghadirkan inovasi serta program kreatif yang mampu mengoptimalkan potensi daerah masing-masing.
Selain itu, Ahmad Luthfi juga meminta industri jasa keuangan berperan aktif dalam melindungi masyarakat dari praktik pinjaman online ilegal maupun rentenir melalui pemerataan akses layanan keuangan yang aman dan terjangkau.
Sementara itu, Direktur Inklusi Keuangan OJK Rony Ukurta Barus menegaskan bahwa inklusi keuangan memiliki peran penting dalam meningkatkan kapasitas produksi masyarakat, menekan angka kemiskinan, dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Ia menyebut pemerintah menargetkan Indeks Inklusi Keuangan nasional mencapai 93 persen pada tahun 2029 dan meningkat menjadi 98 persen pada tahun 2045.
“Untuk mendukung target tersebut, OJK telah menerapkan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) sebagai instrumen evaluasi kuantitatif di tingkat kabupaten dan kota,” jelasnya.
Hingga saat ini, sebanyak 334 pemerintah daerah telah mengintegrasikan IKAD ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Secara nasional, berbagai program TPAKD juga menunjukkan capaian positif. Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp55,64 triliun kepada 2,01 juta debitur usaha mikro. Selain itu, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) berhasil menghimpun 59,03 juta rekening tabungan pelajar sebagai bagian dari upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan sejak usia dini.
Usai mengikuti Rakorda, Wali Kota Salatiga Robby Hernawan menegaskan komitmen Pemerintah Kota Salatiga untuk terus memperluas akses keuangan yang inklusif bagi masyarakat.
Menurutnya, peningkatan literasi keuangan dan penguatan akses terhadap layanan keuangan menjadi langkah penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
“Pemerintah Kota Salatiga siap mendukung berbagai program TPAKD untuk memperluas akses keuangan masyarakat, meningkatkan literasi keuangan, serta memperkuat ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan,” tegas Robby.
Dengan partisipasi aktif dalam Rakorda dan Rapat Pleno TPAKD Provinsi Jawa Tengah 2026, Pemerintah Kota Salatiga berharap dapat terus mendorong terciptanya ekosistem ekonomi yang sehat, inklusif, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(Sino)