INTERESTNEWS, — SALATIGA – Kolaborasi antara perguruan tinggi, pemerintah, dan pelaku usaha menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pengentasan kemiskinan dan mewujudkan kemandirian masyarakat. Perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian, tetapi juga menghadirkan solusi nyata atas persoalan sosial dan ekonomi di tengah masyarakat.
Hal tersebut mengemuka dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Aula Utama Balairung Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Kamis (15/10/2026). Wakil Wali Kota Salatiga, Nina Agustin, turut menghadiri kegiatan yang dibuka Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Dr. (H.C.) Drs. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
Mengusung tema “Sinergi Implementasi Tridharma dalam Pemberdayaan Masyarakat yang Inklusif, Berdampak, dan Berkelanjutan”, Rakornas ini menjadi forum untuk memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi, Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu, Gubernur Jawa Tengah, pimpinan perguruan tinggi, serta sejumlah tamu undangan.
Pemberdayaan Harus Mengurangi Ketergantungan pada Bansos
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa pemberdayaan masyarakat harus diarahkan untuk membangun kemandirian, bukan sekadar memberikan bantuan dalam jangka pendek.
Menurutnya, strategi pemberdayaan perlu bertumpu pada tiga aspek utama, yakni pendidikan, akses terhadap permodalan dan tanah, serta penguatan ekosistem yang mendukung stabilitas kehidupan masyarakat.
Keberhasilan program pemberdayaan, lanjutnya, dapat dilihat dari meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri sehingga ketergantungan terhadap bantuan sosial semakin berkurang.
“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain. Ada 16.500 lebih desa yang akan menjadi prioritas sasaran pengentasan kemiskinan, ada 88 kabupaten yang akan menjadi prioritas penanggulangan kemiskinan dan menuju masyarakat naik kelas,” jelasnya.
Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya menggeser pendekatan penanggulangan kemiskinan dari sekadar pemberian bantuan menuju penguatan kapasitas, peningkatan akses ekonomi, dan penciptaan peluang usaha yang berkelanjutan.
Jawa Tengah Tekankan Kolaborasi Lintas Sektor
Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol (Purn) Drs. Ahmad Luthfi, S.H., S.St.M.K., mengapresiasi penyelenggaraan Rakornas yang mempertemukan perguruan tinggi dengan pemerintah dalam agenda pemberdayaan masyarakat.
Ia menyampaikan bahwa penanganan kemiskinan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi yang memiliki sumber daya akademik, penelitian, dan inovasi untuk membantu menyelesaikan persoalan di daerah.
Ahmad Luthfi menyebutkan angka kemiskinan di Jawa Tengah turun dari 9,58 persen pada 2025 menjadi 9,21 persen. Menurutnya, upaya tersebut dilakukan melalui pendekatan collaborative government dengan melibatkan berbagai instansi dan perguruan tinggi.
“Kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2025 adalah 9,58 persen dan hari ini turun 9,21 persen. Dengan cara collaborative government, kita gandeng seluruh instansi dan kampus. Dengan adanya forum terkait pemberdayaan masyarakat, kiranya gandeng kami, libatkan kepala daerah, sehingga anak-anak kita tahu problem solving terkait masyarakat miskin,” ungkapnya.
Ia berharap forum tersebut tidak berhenti pada pertukaran gagasan, tetapi berkembang menjadi kerja sama konkret yang melibatkan pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam mengidentifikasi serta menyelesaikan persoalan kemiskinan di masyarakat.
12 Perguruan Tinggi Berkomitmen Dukung Beasiswa Kader Desa
Salah satu agenda penting Rakornas adalah penandatanganan Deklarasi Komitmen Perguruan Tinggi dalam Program Beasiswa bagi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Deklarasi tersebut menjadi bentuk komitmen perguruan tinggi untuk memperluas akses pendidikan bagi kader pemberdayaan masyarakat desa. Melalui dukungan beasiswa, para kader diharapkan memiliki kapasitas dan kompetensi yang lebih baik dalam mendampingi masyarakat serta mengembangkan potensi lokal.
Sebanyak 12 perguruan tinggi terlibat dalam deklarasi tersebut, yakni Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Universitas Siber Asia, Universitas Hasanuddin, Universitas Islam Sultan Agung, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Nusa Cendana, Universitas Dian Nuswantoro, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Sains Teknologi Ekonomi Digital Indonesia, Universitas Sragen, Universitas Kristen Duta Wacana, dan Politeknik Pelayaran Nasional Surakarta.
Penandatanganan dilakukan bersama Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu.
Komitmen tersebut diharapkan memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan kebutuhan pembangunan di tingkat desa, sehingga pengetahuan akademik dapat diterapkan secara langsung untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dari Riset ke Penguatan UMKM
Selain deklarasi beasiswa, Rakornas diisi dengan paparan dan diskusi mengenai kontribusi perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan.
Sejumlah materi yang dibahas meliputi peran perguruan tinggi dalam pengentasan kemiskinan oleh Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi; implementasi program pemberdayaan masyarakat oleh perguruan tinggi negeri oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia (MRPTNI); kolaborasi pengentasan kemiskinan di daerah oleh Sekretariat Daerah Jawa Tengah; serta praktik baik pemberdayaan masyarakat berbasis riset, inovasi, dan pendampingan berkelanjutan oleh Rektor UKSW.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan dan dialog bersama pelaku usaha, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta sektor ekonomi kreatif di Argotelo Salatiga.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempertemukan gagasan akademik dengan kebutuhan nyata pelaku usaha, mulai dari pengembangan produk, inovasi, peningkatan kapasitas usaha, hingga perluasan akses pasar.
Bagi Kota Salatiga, sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan pelaku UMKM menjadi peluang untuk memperkuat ekonomi lokal. Perguruan tinggi dapat berkontribusi melalui riset, pendampingan, dan inovasi, sementara pemerintah berperan dalam membuka akses, memperkuat ekosistem usaha, serta mendorong kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Melalui Rakornas ini, pemberdayaan masyarakat diharapkan tidak berhenti pada perumusan program dan penandatanganan komitmen. Kolaborasi lintas sektor perlu diwujudkan dalam langkah terukur yang mampu memperluas kesempatan pendidikan, meningkatkan produktivitas, menciptakan peluang usaha, dan mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan.
(Sino)