Pemprov Jateng Gandeng 123 Perguruan Tinggi Terjun ke Desa untuk Akselerasi Pengentasan Kemiskinan

INTERESTNEWS, — ​SALATIGA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan dengan menggandeng sektor akademisi secara masif. Perguruan tinggi didorong tidak sekadar fokus pada riset teknis di kampus, tetapi turun langsung ke tingkat desa untuk memvalidasi data penerima manfaat, mendampingi keluarga miskin, serta membangun kemandirian ekonomi warga.

​Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor yang melibatkan seluruh jajaran pemerintah daerah hingga kepala desa guna memastikan program intervensi kemiskinan tepat sasaran.

​“Gandeng kami, Pak. Libatkan para bupati, wali kota, libatkan para kepala desa, sehingga anak-anak kita nanti tahu terkait dengan problem-problem masyarakat miskin,” ujar Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Forum Perguruan Tinggi dalam Pemberdayaan Masyarakat di Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Salatiga, Kamis (15/10/2026).

​Tren Kemiskinan Menurun, Fokus Bergeser ke Pemberdayaan
​Langkah Pemprov Jateng memperluas kolaborasi akademis ini dilakukan di tengah tren positif penurunan angka kemiskinan daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,21 persen pada Maret 2026. Dalam periode tersebut, jumlah penduduk miskin berkurang sebanyak 81.250 jiwa (dari 3,37 juta menjadi 3,29 juta jiwa).

​Meski mencatatkan perbaikan indikator makro, Pemprov Jateng bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen menilai intervensi berbasis pemberdayaan perlu diperkuat agar masyarakat miskin tidak kembali terjerat dalam kondisi rentan.

​“Pendidikan menjadi modal dasar dari warga miskin ekstrem untuk tidak miskin kembali.”

Ahmad Luthfi, Keterlibatan kampus di Jawa Tengah mencatatkan peningkatan signifikan.  Pada 2025, sebanyak 49 perguruan tinggi tercatat berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Angka tersebut meluas menjadi 123 perguruan tinggi pada 2026.  Beberapa kampus unggulan seperti UGM, Undip, Udinus, Unika Soegijapranata, Polines, dan Unsoed. terlibat aktif dalam Program Kecamatan Berdaya.

BACA JUGA:  Pasokan Pangan Diperkuat, Harga Bahan Pokok di Jateng Tetap Terkendali

​Bentuk intervensi yang dijalankan meliputi:
​* Pendampingan usaha mikro dan UMKM desa
​* Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik
* ​Pendataan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
​* Intervensi penanganan stunting berbasis data presisi
​* Penerapan inovasi teknologi terapan, seperti desalinasi air bersih.

​Peralihan Strategi: Dari Bansos Menuju Kemandirian Ekonomi
​Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa pemerintah secara nasional tengah menggeser skema penanggulangan kemiskinan. Pendekatan yang semula bertumpu pada bantuan sosial (bansos) diarahkan menjadi skema pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

 

​“Semakin sukses pemberdayaan, semakin kecil jumlah penerima bansos. Itu artinya anggaran negara bisa digunakan di tempat lain,” kata Muhaimin usai menghadiri acara tersebut.

​Ia menambahkan, ekosistem pemberdayaan harus didukung oleh kemudahan akses pendidikan, fasilitas permodalan, serta kepastian legalitas tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Secara nasional, pemerintah menetapkan prioritas penanganan kemiskinan pada lebih dari 16.500 desa di 88 kabupaten.

​Komitmen 2.000 Beasiswa Perguruan Tinggi untuk Kader Desa
​Sebagai langkah konkret jangka panjang, Rakornas tersebut menghasilkan komitmen bersama dari sejumlah perguruan tinggi untuk menyediakan akses pendidikan tinggi bagi putra-putri desa. Kampus yang menyatakan kesiapan antara lain UKSW, Udinus, Unissula, dan Universitas Nusa Cendana.

​Para rektor menargetkan pengalokasian sekitar 2.000 kuota beasiswa pada 2027 yang dikhususkan bagi kader pemberdayaan masyarakat serta pemuda desa miskin.
​Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Fauzan menyambut positif komitmen tersebut dan mengimbau agar kampus benar-benar hadir memberikan solusi nyata di tengah masyarakat.

​“Kampus tidak hanya sekadar berada di menara gading, tetapi kampus terlibat di dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di daerah dalam pemberdayaan masyarakat,” pungkas Fauzan. (Benneo/*Red)

Mari Bagikan