INTERESTNEWS, — SEMARANG, — Potensi gejolak terkait kenaikan upah minimum kembali membayangi dunia ketenagakerjaan di Jawa Tengah. Menanggapi situasi tersebut, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, meminta seluruh jajaran organisasinya di Jawa Tengah untuk tetap kritis dan solid dalam mengawal serta memperjuangkan hak-hak buruh.Pernyataan tersebut disampaikan Ristadi saat membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) III KSPN Jawa Tengah yang berlangsung di Hotel Siliwangi, Semarang, Sabtu (17/10/2026).
Muswil yang digelar selama dua hari hingga Minggu (18/10/2026) ini diikuti oleh 210 peserta dari pengurus KSPN 10 kabupaten/kota serta ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) dari berbagai pabrik di Jawa Tengah.
Ristadi menegaskan bahwa kondisi iklim ketenagakerjaan yang relatif kondusif saat ini tidak boleh membuat serikat pekerja mengendurkan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan strategis pemerintah maupun pengusaha.
”Saya berharap, meski sekarang kondusif, teman-teman KSPN di sini mesti tajam, kritis, konsisten membela kaum buruh, khususnya di Jawa Tengah,” tegas Ristadi, Presiden KSPN.
Ia menambahkan, potensi pergolakan penetapan upah minimum harus diantisipasi secara matang melalui konsolidasi internal agar perjuangan organisasi melahirkan langkah nyata demi peningkatan kesejahteraan anggota.
”Semoga langkah-langkah strategis selalu bisa muncul di organisasi ini, sehingga kita dapat terus bergerak dalam rangka memperjuangkan serta meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, khususnya di Jawa Tengah,” lanjut Ristadi.
Mewakili Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah, Ahmad Aziz, menyambut baik kontribusi KSPN dalam menjaga iklim hubungan industrial di Jawa Tengah. Berdasarkan data verifikasi resmi, KSPN tercatat memiliki 58.583 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Jateng.
Aziz menilai komunikasi antara serikat buruh, pemerintah, dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) selama ini terjalin harmonis. Ia pun mendorong penguatan dialog bipartit maupun tripartit untuk menyelesaikan berbagai potensi konflik secara konstruktif.
”Hubungan dialog teman-teman serikat pekerja, termasuk KSPN, dengan pemerintah, kalangan industri, Apindo, dan lain sebagainya di Jawa Tengah itu lumayan bagus,” tutur Ahmad Aziz, Kepala Disnakertrans Jawa Tengah.
Namun, Aziz memberikan catatan bahwa peningkatan kualitas hidup pekerja tidak semata-mata bergantung pada besaran angka upah minimum harian atau bulanan. Ia mendorong sektor industri untuk aktif menyediakan fasilitas pendukung yang menyentuh langsung kebutuhan harian buruh.
“Yang ideal adalah bagaimana perusahaan didorong untuk bisa memberikan fasilitas kesejahteraan pekerja. Misalnya ada daycare, koperasi, angkutan atau sarana transportasi, dan fasilitas kesejahteraan lainnya,” tambah Ahmad Aziz.
Sementara itu, Ketua KSPN Jawa Tengah, Nanang Setyono, menjelaskan bahwa Muswil III ini menjadi forum krusial untuk merumuskan agenda strategis, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengurus lama, serta pemilihan kepengurusan KSPN Jateng periode 2026–2031.
Selain agenda internal organisasi, Muswil III KSPN Jateng juga dibekali materi wawasan kebangsaan yang disampaikan oleh Guru Besar Universitas Diponegoro sekaligus mantan Sekda Jateng, Prof. Sri Puryono, selaku Ketua Umum Ikatan Alumni Lemhannas (IKAL) Jawa Tengah.
Dengan kekuatan basis massa puluhan ribu buruh, Muswil III ini diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan baru yang responsif terhadap dinamika penetapan upah, memperkuat perlindungan hukum buruh, serta menjaga keseimbangan hubungan industrial di Jawa Tengah. (Benneo)