INTERESTNEWS, — KLATEN – Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, menjadi saksi berlangsungnya sarasehan strategis yang mempertemukan pemangku kebijakan pusat dan daerah pada Sabtu (02/05/2026). Acara ini dihadiri langsung oleh Anggota DPR RI Komisi VII dari Fraksi PAN, M. Hatta, Anggota DPRD Komisi I dari Fraksi PAN, Tokoh Organisasi serta melibatkan para kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, hingga pemerhati desa.
Sarasehan ini fokus pada satu visi besar: mendorong kemandirian desa melalui program investasi jangka panjang dan transformasi desa tematik demi menyongsong Indonesia Emas 2045.
Investasi Jangka Panjang melalui Kopdes
Dalam pemaparannya, M. Hatta menekankan bahwa dinamika penyesuaian dana desa saat ini merupakan langkah strategis untuk investasi masa depan. Salah satu instrumen utamanya adalah Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
“Program pusat tidak hadir untuk penetrasi kekuasaan, melainkan untuk manfaat nyata. Pengalihan sebagian dana desa ke Kopdes adalah bentuk investasi. Kami memproyeksikan dalam 5 hingga 6 tahun ke depan, desa akan menikmati keuntungan penuh dan mencapai kemandirian finansial,” ujar M. Hatta.
Kopdes dirancang sebagai hub ekonomi yang menghubungkan produk UMKM lokal ke jaringan nasional secara digital, sehingga produk desa tidak lagi terisolasi di pasar lokal saja.
Empat Pilar Desa Tematik
Selain urusan finansial, diskusi mendalam mengenai Desa Tematik menjadi sorotan. Para tokoh organisasi desa memberikan catatan kritis bagi keberhasilan program ini:
1. Regulasi yang Melindungi: Anggota DPRD Komisi I dari Fraksi PAN, Hartono menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik dan landasan hukum yang kuat adalah syarat mutlak agar aparatur desa dapat berinovasi dengan rasa aman.
2. Keberanian Pemimpin: Ketua Umum APDESI, H.Junaedji Mulyono, S.H. mengajak para Kepala Desa untuk berani bereksperimen menciptakan nilai tambah ekonomi di setiap jengkal tanah desa, namun tetap patuh pada koridor hukum.
3. Kesejahteraan Perangkat: Sri Mulyo dari PPDI mengingatkan bahwa perangkat desa adalah ujung tombak eksekusi. Menurutnya, visi besar desa tematik mustahil tercapai tanpa SDM yang kompeten dan sejahtera.
4. Penyederhanaan Birokrasi: Sebagai moderator, Agung Zul menekankan pentingnya membedah hambatan birokrasi agar teori pengembangan desa dapat segera dikonversi menjadi aksi nyata.
Serap Aspirasi dari Akar Rumput
Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi para perangkat desa untuk menyampaikan kendala teknis terkait Peraturan Pemerintah (PP) terbaru. M. Hatta berkomitmen membawa masukan dari level grassroot ini ke parlemen sebagai bahan koreksi dan dukungan terhadap kebijakan pemerintah.
Melalui sinergi antara regulasi yang tepat, kepemimpinan yang berani, dan penguatan ekonomi melalui koperasi, desa-desa di Indonesia diharapkan mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi mandiri yang menopang kemajuan bangsa di masa depan.
(Sino)