INTERESTNEWS,- Surakarta – Peluncuran program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) memicu kekhawatiran serius di kalangan pengamat ekonomi desa.
Dalam sebuah diskusi yang digelar RRI Pro 4 Surakarta (Kamis, 30/10/25), Fidelis Priyo Djatmiko, Pengamat Ekonomi Desa, memberikan peringatan keras bahwa program yang terkesan dipaksakan ini membawa risiko terburuk: kebangkrutan desa.
Dana Desa: Dari Pembangunan ke Penjamin Utang?
Priyo, yang juga HRD dan General Manager Afair Manager PT Agrikencana Perkasa, menyoroti mekanisme permodalan KDMP sebagai titik kritis. KDMP difasilitasi untuk mendapatkan pinjaman perbankan hingga miliaran rupiah, namun Dana Desa (DD) berpotensi dijadikan jaminan terakhir (penalangan) jika koperasi tersebut mengalami gagal bayar.
“Dana desa, yang seharusnya untuk pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, berpotensi terpakai untuk menutupi pinjaman koperasi. Inilah yang membuat desa berisiko secara finansial,” ujar Priyo.
Ia menekankan bahwa ini mengubah fungsi Dana Desa secara fundamental, dari sumber pembiayaan pembangunan menjadi penjamin utang entitas bisnis yang belum teruji kematangannya.
BUMDes Lambat, KDMP “Bayi Dipaksa Dewasa”
Priyo membandingkan KDMP dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada sejak 2004. BUMDes, yang bertujuan meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes), dinilai masih “tersendat” perkembangannya.
Ironisnya, KDMP yang merupakan inisiatif baru dengan semangat gotong royong, justru “dipaksa dewasa” (beroperasi cepat dan masif) meskipun kesiapan tata kelola dan SDM pelaksananya belum matang.
Akar Masalah Kesiapan SDM
Menurut Priyo, akar dari potensi masalah—mulai dari pengelolaan yang tidak transparan, usaha yang mandek, hingga penyalahgunaan dana—adalah ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sistem yang lemah.
“Baik BUMDes maupun KDMP, jika pelaksananya belum siap, akan sulit untuk mencapai tujuan mulia. Kesiapan manajerial, transparansi, dan akuntabilitas harus menjadi prioritas utama,” pungkasnya.
Priyo mendesak agar pemerintah desa dan pengelola BUMDes/KDMP segera melakukan mitigasi risiko melalui Analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, Ancaman) secara mendalam, untuk memastikan kedua badan usaha ini benar-benar menjadi pilar ekonomi, bukan “penggerogot” keuangan desa.
(Benneo)