INTERESTNEWS — Media-media mainstream dan online menyajikan heboh tiket Candi Borobudur Rp750.000. Mengapa tiketnya begitu mahal? Apa alasan pemerintah memasang tarif tiket tersebut hingga Rp750.000?
Tarif tiket ini merupakan penyesuaian harga saja dan beberapa area berlaku harga tiket yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kalau kita mau menaiki area stupa, maka harga tiketnya sebesar Rp750.000.
Selain itu, Pemerintah juga merencanakan pembatasan kuota pengunjung hingga 1.200 per hari. Hal ini berdasarkan hasil studi. Pemerintah dan UNESCO telah melakukan studi karena kondisi Candi Borobudur itu turun dan mulai rusak. Karena itulah, Pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut sebagaimana Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjelaskannya kepada Badan Anggaran DPR, Kamis (9/6/2022).
Sementara itu, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengaku masih akan mendiskusikan harga tiket masuk Candi Borobudur sebesar Rp750.000. Sandi mengakui pembahasan tarif tersebut seiring dengan masukan dari banyak pihak, dan akan melibatkan pihak terkait, termasuk tokoh agama dan tokoh masyarakat.
“Kami akan melakukan langkah strategis setelah mendapat masukan dari netizen, ahli budaya, tokoh agama, dan tokoh masyarakat,” ujarnya secara virtual, Senin (6/6/2022).
Lebih lanjut, Sandiaga menambahkan: “Ini bukan pendekatan komersial sama sekali, tetapi pendekatan konservasi untuk memastikan bahwa Borobudur ini adalah satu destinasi situs yang betul-betul kita harus jaga.” Jadi jangan gagal fokus hanya terpaku pada harga tiket sebesar Rp750.000.
Menurut Luhut, heboh tiket Candi Borobudur ini jangan terlalu parabolalah. “Banyak masalah di tempat kita ini karena kita tidak terintegrasi, tidak holistik penanganannya. Gampang mengkritik, gampang ngomong seperti Borobudur. Itu proses panjang bapak ibu,” ungkapan unek-unek Luhut kepada jajaran Banggar DPR RI saat rapat kerja.
Kebijakan harga tiket Candi Borobudur ini menuai polemik masyarakat karena harganya terlalu mahal dan membatasi masyarakat umum untuk menengok situs sejarah dan kebudayaan itu. Namun demikian, kita tetap mendukung kebijakan Pemerintah agar kelestarian budaya kita tetap terjaga bagi generasi berikutnya. (IN)