INTERESTNEWS, — SALATIGA – Wali Kota Salatiga, dr. Robby Hernawan, Sp.OG., menghadiri peresmian Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) baru pada Pengadilan Negeri (PN) Salatiga, Rabu (2/9/2026).
Peresmian tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah Kota Salatiga, Ketua PERADI, Ketua KAI Cabang Salatiga, serta perwakilan Rumah Tahanan Kota Salatiga.
Ruang PTSP yang diresmikan merupakan pengembangan dari layanan PTSP yang selama ini telah menjadi pintu utama pelayanan PN Salatiga. Fasilitas baru tersebut ditempatkan di ruang yang lebih representatif, nyaman, dan tertata untuk mendukung kebutuhan masyarakat yang mengakses layanan pengadilan.
Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, Dr. Nawawi Pomolango, S.H., M.H., mengapresiasi peresmian ruang PTSP baru tersebut. Peningkatan fasilitas pelayanan dinilai menjadi langkah positif dalam mendukung peningkatan kualitas layanan sekaligus mendorong kepercayaan publik terhadap PN Salatiga.
Sementara itu, Wali Kota Salatiga Robby Hernawan menekankan agar PTSP menjadi wajah pelayanan PN Salatiga yang mengedepankan keramahan, kesabaran, dan profesionalisme.
Menurutnya, masyarakat harus memperoleh informasi dengan mudah dan jelas serta tidak dihadapkan pada proses pelayanan yang berbelit-belit.
“Selain itu, tingkatkan kecepatan dan kepastian pelayanan, proses sesuai standar dan hindari tahapan yang tidak perlu, serta perkuat transparansi dan akuntabilitas,” tegas Robby.
Robby juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam pelayanan pengadilan. Menurutnya, penggunaan teknologi dapat membuat proses pelayanan menjadi lebih cepat, sederhana, dan efisien.
Di sisi lain, ia menegaskan pentingnya menjaga integritas dalam setiap proses pelayanan. Setiap masyarakat harus mendapatkan pelayanan secara adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Robby berharap kehadiran ruang PTSP baru menjadi momentum bagi PN Salatiga untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan yang telah berjalan. Menurutnya, pelayanan publik tidak cukup hanya memenuhi standar administratif, tetapi juga harus memberikan sentuhan kemanusiaan.
“Mari kita bangun pelayanan yang tidak hanya memenuhi standar secara administratif, tetapi juga memiliki sentuhan kemanusiaan, karena masyarakat yang datang ke pengadilan bisa jadi sedang menghadapi persoalan yang tidak mudah,” pungkasnya.
(Sino)